OPD Pemko Medan Jangan Hanya Duduk Santai, Harus Mampu Turunkan Anggaran dari Pusat

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo

dailysatu.com - Terpilihnya Bobby Nasution menjadi Walikota Medan secara hakikatnya tidak terlepas dari keputusan terbaik Tuhan Yang Maha Esa yang diterima oleh masyarakat. Karena itu, user Politik, user penguasa dan user rakyat Medan harus kompak, bersatu untuk melakukan lompatan besar guna membenahi Kota Medan dan lompatan besar itu tidak bisa dilakukan kalau tidak memahami bagaimana fungsi atau peran anggaran yang ada.

"Kemampuan anggaran Kota Medan sangat terbatas. Dari posisi carut-marutnya Kota Medan ini maka memerlukan penanganan yang luar biasa. Maka dari itu, Walikota Pak Bobby Nasution harus membentuk tim work yang kuat, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, mempunyai jalur ke Pusat untuk bagaimana bisa menurunkan anggaran Pusat ke Medan," kata Politisi Senioar H Wagirin Arman S.Sos kepada wartawan di ruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (12/3/2021).

Menurut Wagirin, OPD di Medan harus berani memperankan diri bukan hanya sebatas menggali potensi Medan, melainkan bisa menurunkan anggaran dari pusat ke daerah untuk membangun Medan ini.

"Saat ini hubungan komunikasi Pusat dan Medan sangat intens, kenapa? Pak Nasution kita ini punya jaringan-jaringan di Pusat yang bisa membantu memberdayakan dirinya, pengaruh dan wibawanya, serta kepintaran dan kebijakannya untuk menurunkan anggaran dari Pusat ke Medan," cetusnya.

Wagirin juga menegaskan, bahwa tanpa Anggaran dari Pusat, pembangunan Kota Medan akan jalan alon-alon (pelan-pelan,red) sehingga akan menjadi tontonan pentas raksasa atau sumber pembicaraan.

"Medan itu pintu gerbang wilayah barat. Medan ini pentas raksasanya, kalau pentas raksasanya semrawut, penataan kotanya semrawut, itu yang ditonton rakyat yang datang dari luar Kota Medan. Makanya Bobby bersama Tim perlu kerja keras untuk membangun kota terbesar ketiga di Indonesia ini dengan lompatan besar, membangun Medan tidak bisa dengan biasa-biasa saja," tegasnya.

Maka dari itu, lanjut Ketua DPRD Sumut Periode 2014-2019 ini, semua pihak terutama OPD-OPD yang ada dijajaran Pemko Medan tidak bisa hanya duduk-duduk santai saja, tapi ke Jakarta guna melobi Pusat agar anggaran turun.

"Apa itu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta uang-uang yang bisa diperbantukan untuk daerah yang tidak melanggar undang-undang harus turun ke Medan," tandasnya.

Wagirin juga kepada Walikota Medan, Walikota Binjai, Bupati Deli Serdang dan Bupati Karo (MEBIDANGRO) agar tetap meningkatkan koordinasi yang intens. Untuk kemajuan 4 wilayah ini.

"Sebab, tidak ada gunanya jika Kota Medan sukses melakukan lompatan besar dalam hal pembangunan, tapi kalau jalan ke Tanah Karo itu-itu saja percuma, maka terus terjadi kemacetan. Maka konsep untuk membangun Mebidangro harus punya semangat bersatu. Bukan hanya antar kepala daerahnya saja yang berkoordinasi, tapi ikut juga pemangku kepentingan anggaran seperti DPRD dan gubernur. Jangan ada muncul ego sektoral antara kepala daerah. bersatulah untuk kemajuan MEBIDANGRO," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini