Gawat.. Berdalih Aspirasi Dewan, Anggota DPRD Simalungun Diduga Jadi Penjual Proyek

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Semestinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menjadi pengawas anggaran setiap pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh pemerimtah daerah.

Hal ini berbeda pulah di Kabupaten Simalungun, pasalnya kebanyakan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun kuasai proyek di berbagai Dinas pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Hal ini tentu mengakibatkan puluhan kontraktor terancam tidak dapat pekerjaan atau terpaksa beli proyek.

Dengan berdalih Aspirasi dewan, para oknum anggota DPRD ini mendapat jatah proyek bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya diberikan kepada kontraktor dengan menerima sejumlah fee.

Informasi yang berhasil dihimpun, jumlah anggaran keseluruhan Proyek Aspirasi milik Anggota DPRD pada Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Simalungun mencapai Rp 3,2 Milliar yang terbagi atas 23 paket, setiap paket senilai Rp 142.000.000.

Jatah proyek ini disebut-sebut sebagai pengganti kontribusi pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, yang disahkan sekitar bulan Oktober Tahun 2020 tahun lalu.

Ironisnya, rencana lokasi proyek yang bakal dibangun mutlak ditentukan oleh Anggota Dewan yakni harus sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing hingga mereka sepertinya berhasil atau berjasa memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

Pada hal, usulan atau aspirasi masyarakat itu hanya merupakan kamuflase untuk mendapatkan proyek. Jenis pekerjaan yang ditentukan Dewan pada Dinas Pertanian tersebut adalah berupa Pembatuan Jalan Usaha Tani.

Informasi dari salah seorang kontraktor, ada beberapa anggota DPRD Simalungun dari empat Partai.

Para oknum Anggota Dewan tersebut sengaja memilih proyek yang nilainya dibawah Rp 200 juta dengan tujuan menghindari proses lelang atau tender terbuka yang selanjutnya sesuka hati mereka menjual proyeknya kepada pemborong atau kontraktor yang bakal mengerjakannya.

Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Simalungun Ir. Ruslan Sitepu, Kamis (11/3/21) ketika dikonfirmasi via telepon selulernya terkait jatah proyek para oknum anggota DPRD, mengatakan kalau dirinya hanya menyikapi secara positif saja.

"Anggaran yang kita kelola sangat terbatas, dengan adanya aspirasi DPRD ini tentunya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Ruslan.

Saat ditanya jatah proyek tersebut dijual kepada kontraktor, Ruslan mengaku tidak mengetahuinya. Disebutkan Ruslan, bahwa terkait proyek aspirasi Dewan tersebut tidak hanya pada Dinas Pertanian saja, juga pada dinas-dinas yang lainnya.

Secara terpisah, salah seorang pemborong atau kontraktor yang tidak ingin namanya diekspos mengatakan merasa kecewa dengan sikap para anggota DPRD yang berubah fungsi menjadi penjual proyek.

"Kita kecewa, padahal sudah ada kerjasama kita sebelumnya, dengan Dinas," ujarnya. (ES)

Share:
Komentar

Berita Terkini