DPRDSU Gulirkan Pansus Permasalahan PTPN 2

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo


DailySatu.com, Sejumlah Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menggulirkan pembentukan panitia khusus (Pansus) penyelesaian seluruh persoalan di tubuh PTPN 2. Khususnya permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat dan karyawan, proyek mangkrak hingga belum dibayarkannya Santunan Hari Tua (SHT) mantan karyawan.

Usulan pembentukan pansus tersebut awalnya disampaikan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuani Lumbantobing disela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Sumut dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, PTPN II dan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (15/3/2021).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi Jonius Taripar P Hutarabat didampingi anggota diantaranya HM Subandi, Rusdi Lubis, dan Berkat Laoli itu juga dihadiri Ketua Umum DPN FKPPN, HN Serta Ginting dan HM Sembiring mewakili Forum Silaturahmi Pensiunan Perkebunan PTPN 2.serta Kennedy Sibarani mewakili PTPN 2.

Pada pertemuan itu, Tuani melayangkan interupsi saat Kennedy menjelaskan sejumlah persoalan yang disampaikan para mantan atau pensiunan karyawan PTPN 2.

"Kita minta kepada PTPN II agar berbicara menggunakan data dan menunjukkan petalah soal lahan yang disampaikannya," kata Tuani.

Selain itu, Tuani menyarankan dibentuk Pansus untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi PTPN II saat ini khususnya permasalahan tanah perkebunan dengan rakyat.

"Pansus ini harus mengikutsertakan kepolisian, kejaksaan, dewan dan pemprovsu hingga pihak perkebunan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketum DPN FKPPN Serta Ginting dalam pertemuan itu membeberkan permasalahan lahan seluas 250 hektar yang dulunya areal tembakau nomor satu diseluruh dunia.

"Sehingga kita minta agar lahan itu diperlihatkan gimana kondisinya saat ini,  sebab lahan itu tdk bisa diperjual belikan begitu saja," kata Serta Ginting yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sumut ini.

Pada pertemuan itu Serta Ginting juga meminta dewan agar turut menyoroti da membahas soal mangkraknya proyek pembangunan sebanyak 17 ribu rumah yang kabarnya diperjualbelikan untuk masyarakat umum. 

DPN FKPPN juga berharap pihak terkait khususnya penegak hukum agar melakukan diaudit terhadap keuangan PTPN 2 khususnya  proyek mangkrak tersebut, yang disinyalir banyak penyimpangan korupsi.

"Sebab proyek tersebut sudah berjalan belasan tahun dan pimpinannya kemungkinan sudah banyak menerima manfaat atau gaji dari proyek yang tidak berjalan tersebut. Karena didirikannya perusahaan perkebunan untuk menanam sawit, karet, tebu hingga tembakau tapi  ini yang ditanam malah rumah, tapi sampai kini pun satu rumah tak ada," cetus Serta Ginting yang juga mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Serta mengaku menceritakan hal itu sebab ada kaitannya dengan SHT yang kini belum dibayarkan. "Andaikata anggaran untuk biaya yang mangkrak tersebut yang kita pastikan  cukup besar, jika dialihkan untuk membayarkan SHT karyawan diyakni para karyawan tidak akan kesulitan lagi," papar mantan Ketua UMJM SPBUN ini.

Lebih lanjut Serta Ginting menegaskan, bahwa pihaknya bersedia memfasilitasi bahkan membiayakan dana audit indepebden guna menelusuri keuangan dari proyek Kuala Bekala di Kabupaten Deli Serdang tersebut.

Menanggapi pemaparan Serta Ginting, Kennedy mengaku PTPN memiliki  soal lahan 250 ribu hektar itu. Begitu juga soal lahan kebun Kuala Bekala, merupakan hasil i kerjasama PTPN 2 dengan Propernas anak perusahaan PT Perumnas, diakui saat ini mandegm Karena lahan tersebut saat ini masih ada sebagian dikuasai masyarakat. Dia mengakui saat ini proses pembangunan terus diupayakan . 

Mendengar penjelasan Kennedy, Jonius menyentil pemaparan yang disampaikannya. "Kalau sudah Pak Kennedy menjelaskan, sudah kayak diatas humas dia, tuntas dan jelas disampaikannya. Dimana seolah-olah kayak tidak ada persoalan dialaminya, sementara karyawan sampai saat ini masih juga terus menyampaikan persoalannya ke dewan," tukasnya .

Sedangkan Anggota Komisi A dari Fraksi Hanura, Rusdi Lubis  mengakui sesungguhnya persoalan di tubuh PTPN 2 cukup sederhana tapi terkesan dimain-mainkan. Sebab ini berdasarkan pengalamannya memimpin di perkebunan. 

"Sebab jika dulu kami ada melepaskan lahan untuk proyek pembangunan daerah, maka kita juga memberikan dan pembagiannya kepada masyarakat khususnya karyawa perkebunan. Intinya karyawan tetap diberikan pembagian lahan. Namun sayang di PTPN 2 yang memiliki banyak lahan, hingga kini hampir tidak.ada karywannya yang menerima lahan. Anehnya lahan tersebut kebanyakan diberikan kepada pengusaha.anehnya para pimpinannya malah selalu bebicara hukum dengan karyawannya," tandasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini