Warga Kelurahan Simpang Tiga Pekan Perbaungan Keluhkan Sulitnya Dapatkan Bantuan Kesehatan

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo


DailySatu.com, Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mengeluhkan bantuan kesehatan seperti BPJS, KIS dan JKN yang tidak lagi aktif sehingga harus membayar secara mandiri.

“Selama ini saya mendapatkan KIS dari pemerintah. Namun kartunya hilang dan ketika ingin mengurusnya saya diminta membayar denda selama satu tahun sebesar Rp1.040.000,-.  Padahal bantuan kesehatan itu saya selama ini saya pergunakan gratis. Tapi kenapa ketika mengurus kembali diminta membayar denda dengan angka yang fantastis,” keluh Yunita salah seorang warga Kelurahan Simpang Tiga Pekan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi NasDem, Dimas Triadji S.I.Kom saat menggelar Reses II Tahun Sidang II 2020-2021 yang dilaksana dari tanggal 21-28 Februari 2021 yang salah satunya di Dewan Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai.

Hadir pada reses tersebut, Wakapolsek Perbaungan IPTU Depta Sitepu, Babinsa Serma Faisal F Lubis, Sekretaris Lurah (Seklur) Simpang Tiga Pekan Sukardi S.Pd dan pengurus Partai NasDem Kecamatan Perbaungan. 

Hal senada juga dikatakan Eriana, yang mengeluhkan tidak pernah mendapatkan bantuan kesehatan, kesejahteraan seperti PKH atau yang lainnya. Padahal dirinya seorang janda yang sangat membutuhkan bantuan kesehatan dari pemerintah jika ingin chek-up ke rumah sakit atau puskesmas.

“Pak Dimas, perlu diketahui bahwa sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Padahal saya seorang janda dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti bantuan kesehatan. Padahal saya sudah menyerahkan data kependudukan kepada Lurah dan Kepala Lingkungannya (Kepling) yang tidak lain adalah cucu saya sendiri. Jadi tolong saya pak agar bisa mendapatkan bantuan itu,” pinta Eriana.

Hal senada juga dikatakan Mala yang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun karena tidak memiliki data kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang diakibatkan rumahnya terbakar beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, anaknya yang berusia 12 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan karena tidak memiliki KK. 

“Saya juga tidak pernah mendapatkan bantuan apapun Pak Dimas karena saya tidak punya data kependudukan akibat rumah saya terbakar beberapa waktu lalu. Setiap saya ingin mengurusnya, petugas mengatakan harus membayar dengan sejumlah nominal rupiah. Sementara kondisi saya saat ini tidak mampu, jadi saya mohon kepada Bapak Dimas bantu saya untuk mengurus adminitrasi kependudukan agar saya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,” harap Mala.

Menanggapi keluhan Eriana, Kepling Pekan Satu Fais Sulaiman menerangkan bahwa seluruh data-data Eriana sudah diakomodir sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Hanya saja saat ini masih menunggu jawaban dari kelurahan.

“Data-data Nenek Eriana sudah saya usulkan kepada Kelurahan untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Dan saat ini tinggal menunggu jawaban dari kelurahan,” ujar Kepling Pekan Satu, Fais. 

Sementara itu dalam menanggapi dan menjawab seluruh keluhan masyarakat terkait kesehatan, Anggota DPRD Sumut Dimas Triadji mengatakan persoalan KIS yang diminta membayar denda, harus dikroscek dulu ke Puskesmas atau kantor BPJS apakah masih aktif atau tidak. Kalau sudah tidak aktif, berarti pemerintah sudah tidak memasukkan data warga sebagai penerima bantuan kesehatan.  Dan itu bisa diusulkan kembali kepada pemerintah.

“Saat ini Pemprovsu mengurangi jumlah kuota masyarakat yang menerima bantuan kesehatan gratis yang ditanggung dari APBD Pemprovsu. Hal ini dikarenakan sebagian anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid 19,” tutur Dimas.

Selain itu juga perlu diketahui bahwa, lanjut Dimas, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah baik kesehatan ataupun kesejahteraan rakyat, pertama data-data warga harus diusulkan kepala dusun ataup kepling kemudian ke pihak kelurahan yang nantinya diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Sergai dan dimasukkan ke data base Kementerian.

“Sampai di kementerian kemudian diseleksi kembali, lalu bagi warga yang dianggap layak untuk mendapatkan, maka bantuan tersebut akan segera ‘turun’, begitulah bapak/ibu birokrasinya. Sangat panjang. Jadi mohon bersabar dan jangan menduga-duga jika kepling, lurah itu tidak memasukkan data kita. Begitupun kita juga harus rajin mengkroscek apakah betul kepling dan lurah memasukkan data kita,” ujar Politisi Muda Partai NasDem ini.

Dimas juga meminta agar lurah dan jajarannya harus rutin mengkroscek secara berkala data yang diusulkan ke Dinsos dan Kementerian tersebut. Karena data yang masuk ke kementerian itu seluruh Indonesia.  

“Memang persoalan data ini tidak pernah beres. Pasti ada tumpang tindih warga yang menerima, atau ada warga yang rumahnya bagus dan permanen tapi bisa menerima bantuan. Harusnya yang menerima bantuan itu adalah warga yang benar-benar membutuhkan. Karena ada 14 syarat yang berhak mendapat bantuan. Namun jika mengikuti syarat tersebut, pasti tidak ada yang menerima karena salah satu syaratnya yakni lantai rumah harus tanah dan tidak di semen atau di keramik,” papar Dimas yang juga Ketua Komisi E DPRD Sumut ini.  

Dimas juga mengingatkan bahwa untuk persoalan pengusulan data warga yang menerima bantuan ini diperlukan koordinasi berjenjang yang intens antar pemerintah yang dimulai dari tingkatan paling bawah sampai ke Pusat dan harus focus konsen terhadap persoalan pendataan penerima bantuan karena nantinya akan terjadi kekacauan dan keributan jika tidak hati-hati. 

Tidak hanya itu, Dimas juga mengungkapkan bahwa untuk pengurusan administrasi kependudukan yang nantinya bisa digunakan sebagai syarat penerima bantuan itu tidak dipungut biaya alias gratis. “Jadi kalau ada oknum yang meminta bayaran, akan kita kita laporkan kepihak kepolisian,” ucapnya.  

Pada kesempatan itu, Dimas juga menjelaskan bahwa di Kecamatan Perbaungan akhir-akhir ini kondisi keamanan lingkungan sudah sangat memprihatinkan akibat ulah maling yang selalu mengintai rumah-rumah warga. Hal ini diyakini terjadi karena pengaruh narkoba yang telah dikonsumsi sehingga kecanduan dan ketika ingin membeli kembali tidak memiliki uang, sehingga terpaksa mencuri.

“Narkoba adalah musuh dari segala musuh dan pangkal kejahata, sehingga kita harus mendekatkan diri pada ajaran agama dan sering berolahraga. Karena dua hal ini yang paling mujarab untuk menangkal dan menjaga diri dari pengaruh narkoba,” pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini