Wagirin: Proses Penanganan Hukum KPK Bawa Dampak Hilang Kepercayaan Bagi Sumut

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Proses penanganan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seluruh pejabat di Sumatera Utara (Sumut) membawa dampak hilangnya kepercayaan bagi seluruh kepala daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun pejabat teras baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di provinsi ini.

Padahal, kata Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar H Wagirin Arman, provinsi ini sempat menjadi barometer untuk tingkat nasional dan kebanggaan bagi masyarakat Sumut jika ada ‘anak-anak daerah’ yang mencapai keberhasilan karir atau menjadi seorang pejabat ditingkat nasional.

“Namun saat ini image itu terbalik, bahkan tertunduk lesu serta malu karena berasal dari salah satu provinsi di Indonesia yang mencatat ‘kejahatan’ korupsi terbesar. Dan saat ini kami sedang memikirkan bagaimana upaya dan langkah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut, akibat dari proses penanganan hukum KPK terhadap seluruh pejabat di Sumut,” katanya acara Semiloka Pencegahan Korupsi DPRD Sumut yang dihadiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lily Pintauli Siregar didampingi Direktur Koorsub wilayah Aceh, Sumut sampai Bengkulu Diri Wijanarko di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (03/2/2021).

Tidak hanya itu, jelas Politisi Senior Partai Golkar ini, dampak yang ditimbulkan akibat penanganan proses hukum KPK di Sumut adalah adanya rasa takut dan kehati-hatian baik bagi pribadi para legislatif maupun eksekutif untuk menggunakan anggaran diluar dari mekanisme yang telah diatur dalam suatu regulasi yang sah.

“Dampak lain yang ditimbulkan adalah rasa takut bahkan lebih dari takut serta kehati-hatian bagi kami anggota dewan dalam membahas dan mengesahkan anggaran. Karena untuk Sumut sendiri sudah ada 12 pimpinan DPRD Sumut yang sudah dijatuhi hukuman beserta Gubsu, kemudian menyusul 38 Anggota Dewan Sumut dan yang baru-baru ini menyusul 14 lagi. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah kenapa para eksekutif yang merupakan pengguna anggaran tidak diproses sampai sekarang,” cetus Wagirin.   

Namun demikian, lanjut Anggota DPRD Sumut yang berasal dari daerah pemilihan Sumut 3 ini, pihaknya sangat mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK saat ini.

“Jika perlu KPK membuat jadwal rutin untuk membuat acara seperti ini serta diikutsertakan dalam membahas anggaran bersama DPRD dan Pemprovsu agar menghasilkan solusi terbaik dalam menyusun dan membahas anggaran yang tentunya anggaran tersebut nantinya tepat sasaran,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Pimpinan KPK Lily Pintauli Siregar mengatakan koruptor di Indonesia didominasi oleh anggota legislative dan memiliki modus yang beragam, mulai dari uang ketok, pembuatan regulasi serta lobi-lobi dan sebagainya. Perlu juga diketahui, modus korupsi berbasis hukum dan politik menjadi yang terbesar, yang tidak jarang melibatkan anggota legislatif.

"Setelah kalangan swasta, pelaku koruptor di Indonesia berasal dari kalangan legislatif. Tentu kita masih ingat setidaknya ada puluhan eks anggota DPRD Sumut berurusan dengan KPK," kata Lily.

Terkhusus di Sumut, lanjut Lily, provinsi kini menjadi daerah ketiga paling korup di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Saya ini merasa malu, karena saat ini Sumut berada dalam posisi ketiga. Makanya melalui acara ini kami mengingatkan kembali supaya anggota dewan lebih serius lagi menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini