Tiga Terdakwa Mantan Anggota DPRDSU Berikan Keterangan Dihadapan Majelis Hakim

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Tiga terdakwa Robert Nainggolan, Layari Sinukaban, Jaforman Saragih yang merupakan mantan anggota DPRD Sumatera Utara memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Immanuel Tarigan, SH, MH saat dipersidangan Senin, (8/2/2021).

Dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan ini, ketiga terdakwa memberikan keterangan masing-masing didepan Majelis Hakim secara Virtual.

Sebelumnya dalam keterangan Robert Nainggolan mengatakan dirinya menerima seluruhnya sebesar Rp 327.500.000.00. Dan sudah dikembalikan seluruhnya ke rekening KPK.

"Yang pertama 50 dan yang kedua 50 dari Ali Nafiah, total yang diterima Tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah. dan sudah dikembalikan seluruhnya ke rekening KPK," ucap Robert. 

Saat ditanya Penuntut Umum dari KPK tentang ucapan dari saksi Ali Nafiah mengatakan terdakwa Robert menerima lebih dari 300 juta. Terdakwa Robert menyebutkan tak tahu.

Sementara Japorman saat ditanya apakah pernah terima ditahun 2014 sebesar 427.500.000.00 dari Ali Nafiah, terdakwa mengatakan lupa dan tak ingat. Dan terdakwa juga katakan sudah dikembalikan seluruhnya.

"Sudah dikembalian semuanya, pernah dititipkan sekitar Rp 140 juta," ucap Japorman.

Sementara saat ditanya S.W Mada Hekopung, SH selaku penasehat hukumnya Japorman, apakah tentang uang ini sudah pernah dibicarakan di PDIP?. Japorman menjawab tak pernah.

"Tidak pernah Pak," ungkap Japorman.

Nah saat ditanya kembali oleh Penasehat Hukum, apakah sebelumnya pernah ada pembagian seperti ini?, Japorman mengatakan bahwa pembagian yang ini sangat luar biasa.

"Iya memang itu sudah tradisi Pak, tapi gak ditentukan seperti itu Pak. Yang di tahun 2014 ini luar biasa. Saya sampaikan sama mereka, ini kita sudah merampok. Di 2014 itu saya sudah tidak mencalonkan lagi, karena sudah 3 periode. Sudah 3 periode saya menjadi anggota dewan pak tak pernah saya dapat pembagian puluhan itu Pak. Kami ditahan di 22 Juli 2020 Pak," terang Japorman.

Sementara Layari mengungkapkan kalau dirinya mengetahui uang yang diterimanya itu dari  Pemprov sejak di KPK.

"Setelah saya di KPK baru saya tahu Pak, Rp 377.500 juta itu baru diketahui uang dari Pemprov," ujarnya.

Setelah memberikan keterangan, tiga terdakwa masing-masing meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Dan menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan.

Dalam dakwaan JPU, kasus tindak pidana korupsi berkaitan suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho ini ke 14 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, didakwa menerima suap berkaitan pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2015 Provinsi Sumut dengan nominal Rp400-Rp700 juta/orang.

Ke 14 mantan anggota DPRD Sumut tahun 2009-2014 yang diadili dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi itu di antaranya, terdakwa Nurhasanah, Jamaluddin, Ahmad Husen, Sudirman Halawa, Ramli, Irwansyah, Megalia Agustina, Idah Budi Ningsih, Samsul Hilal, Muliani, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban, Jaforman Saragih dan Rahmad Pardamean Hasibuan.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ronald Ferdinan Worotikan dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan menyampaikan, para terdakwa yang merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009 s.d. 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain: membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi, meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa para terdakwa dalam menjalankan tugas selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s.d. 2014 telah beberapa kali menerima uang secara bertahap dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi  Sumut melalui Muhammad Alinafiah, Hamami Sul Bahsyan dan Ahmad Fuad Lubis terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2014 dan pengesahan APBD Provinsi Sumut T.A. 2015.

"Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1dan Pasal 64ayat (1) KUHPidana," sebutnya.

Berkaitan perkara suap tersebut, total nominal suap "uang ketok" yang diterima secara bertahap oleh masing-masing terdakwa yakni, Nurhasanah Rp472 juta, Jamaluddin Rp497 juta, Ahmad Husen Rp752, Sudirman halawa Rp417, Ramli Rp497, Irwansyah Rp602 juta, Megalia Agustina Rp540 juta, Idah Budi Ningsih Rp452 juta, Samsul Hilal Rp477 juta, Muliani Rp452 juta, Robert Nainggolan Rp427 juta, Layari Sinukaban Rp377 juta, Jaforman Saragih Rp427 juta dan Rahmad Pardamean Hasibuan Rp500 juta.(Sagala)

Share:
Komentar

Berita Terkini