Soal Pilkada Tapsel, Mahkamah Konstitusi Diduga Menyalahgunakan Kewenangan

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo

dailysatu.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara Utara (Sumut) keberatan terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusannya yang tidak menerima perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan dasar adanya keterlambatan masuknya permohonan yang ajukan Pasangan Bupat-Wakil Bupati Tapanuli Selatan Yusuf Siregar dab Roby Agusman Harahap.  

“Terlambatnya permohonan dimasukkan ke MK yang hanya 6 menit untuk Kabupaten TapSEL tidak berlaku sama dengan sengketa Pilkada Kabupaten Samosir yang jelas-jelas telah lewat waktu dan melebihi ambang batas perkara. Kita sangat keberatan terhadap putusan MK tersebut,” kata Ketua DPW Partai NasDem Sumut Iskandar ST didampingi Sekretaris DPW NasDem Sumut Syarwani, SH dan Kuasa hukum Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tapsel

Yusuf Siregar - Roby Agusman Harahap, Ranto Sibarani, SH di Kantor DPW NasDem Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Senin (22/2/2021).

Hal yang sama juga dikatakan Kuasa Hukum Paslon Bupati-Wabup Tapsel, Ranto Sibarani yakni mengaku sangat kecewa melihat putusan yang dibuatkan MK yang tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan dalam Pemeriksaan saksi, padahal sudah jelas dalam bukti yang dilampirkan pemohon ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi antara lain adanya lebih dari 200 TPS yang partisipasi pemilihnya sampai 100 persen.

Menurut Ranto, jika penolakan permohonan sengketa hanya didasarkan oleh detik-detik waktu tanpa mempertimbangkan kecurangan pemilihan, maka tidak perlu hal tersebut diputuskan oleh 9 orang majelis Hakim MK yang sangat berpendidikan dan terhormat.

“Jika memang harus ditolak karena waktu yang dianggap telah lewat, tidak perlu MK menyelenggarakan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan, cukup security atau staf administrasi MK. Kami pikir bisa langsung menolak permohonan tersebut, dengan hanya melihat kalender dan tanggal gugatan, sehingga tidak perlu ada persidangan yang membuang-buang waktu, kami menduga ada penyalahgunaan wewenang hakim,” ujar Ranto.

Ranto menilai Pemohon atau para calon kepala daerah menjadi korban untuk kedua kalinya, dengan adanya persidangan di MK yang diduga tidak profesional. Jika memang penolakan dilakukan sejak awal karena tenggat waktu yang terlambat, para Pemohon tidak harus mengalami kerugian besar dengan menghadiri persidangan persidangan MK di Jakarta dan tidak mesti melengkapi bukti-bukti yang jumlahnya ratusan yang harus di leges berangkap dengan materai yang nilainya tentu tidak sedikit.

“Untuk apa melengkapi bukti bukti dan memperbaiki permohonan, jika penolakan hanya berdasarkan pertimbangan keterlambatan waktu dalam mengajukan permohonan tersebut,” cetus pengacara kondang Sumut ini.

“Yang tidak masuk akal bagi kami, adalah terkait dengan perkara sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Samosir, yang sudah jelas diajukan terlambat 3 hari sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon pada point C halaman 4 dan bahkan selisih ambang batasnya lebih dari 14 persen, namun MK malah memeriksa perkara tersebut lebih lanjut, padahal jelas-jelas tidak memenuhi Pasal 157 dan Pasal 158 UU Pilkada No 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020,”  tambah Ranto.

Maka dari itu, masih kata Ranto, dengan pertimbangan pertimbangan yang sangat kaku tersebut dan terkesan sewenang-wenang tersebut Mahkamah Konstitusi tidak menunjukkan kontribusinya atau tidak menunjukkan kualitasnya dalam penegakan hukum dan demokrasi di negara ini.

“Jika dahulu MK dijuluki sebagai Mahkamah Kalkulator, maka hari ini MK bisa saja mendapatkan julukan baru yaitu Mahkamah Kalender,” tandas Ranto dan Pengurus DPW Nasdem Provinsi Sumatera Utara. (rel/sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini