Selain Sulit Dapatkan Pupuk dan Solar Subsidi, Ini Keluhan Masyarakat Kecamatan Tanjung Beringin

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo



DailySatu.com, Persoalan Infrastruktur jalan dan jembatan serta sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar, olah raga dan persoalan pendidikan terungkap saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Dimas Triadi S.I.Kom menggelar Reses II tahun sidang II 2020-2021 untuk daerah pemilihan (Dapil) Sumut IV yang dilaksanakan dari tanggal 21-28 Februari 2021 yang salah satunya di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Hadir pada reses tersebut Camat Tanjung Beringin Syafruddin SE, M.Ap, Tokoh masyarakat Ustadz Arifin, Juliandi lubis Endah, T Lumbangaol, kepala desa, kepala dusun dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

Dalam sambutannya Camat Tanjung Beringin Syafruddin mengatakan, bahwa masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan ini sangat kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dan BBM Solar untuk kapal menangkap ikan.

Selain itu, lanjut Syafruddin, Kecamatan Tanjung Beringin memiliki lahan pertanian yang luas ini, para petani memerlukan pupuk yang bisa memenuhi kebutuhan area persawahan mereka. Jika harus membeli pupuk non subsidi, para petani sangat tidak mampu karena harus mengeluar cost yang cukup besar.

Selain itu, diakibatkan buruknya sistim drainase dan juga kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan, setiap hujan selalu banjir dan merendam area persawahan masyarakat.

“Masyarakat dan para petani juga kesulitan jika melintasi jembatan penghubung antara Desa Nago dan Pekan Tanjung yang kondisinya rusak berat ditambah lagi akses jalan yang babak belur yang selama puluhan tahun tidak ada perawatan,” paparnya.

Disamping itu, masih kata Syafruddin, pihaknya beserta masyarakat juga meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar membangun Gedung SMA/SMK di Kecamatan Tanjung Beringin. Hal ini dikarenakan para generasi muda di kecataman ini yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMA/SMK negeri harus keluar dari daerah dipimpinnya.

“Kami tahu syaratnya warga atau Pemkab harus menghibahkan lahan seluas 2 hektar agar Pemprovsu bisa membangun Gedung SMA/SMK disetiap daerah, dan prihal tersebut sedang kami upayakan. Di mana kami sedang membuat proposal pengajuan lahan dan saat ini lahan yang diinginkan sedang dicari,” terang Camat Tanjung Beringin.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Ustadz Arifin mengatakan agar pemerintah memberikan bantuan dana BOS kepada siswa yang kurang mampu yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin.

Selain itu, lanjut Ustadz Arifin, Gedung sekolah MDA yang ada di Desa Tebing Tinggi yang merupakan satu satunya sekolah agama di desa ini, sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rehab gedung dan fasilitas belajar mengajar. 

Kemudian, masih kata Ustadz Arifin, warga Desa Tebing Tinggi juga meminta agar Pemprovsu memberikan bantuan untuk pembangunan atau perehaban rumah ibadah baik Mesjid maupun Gereja. Karena banyak rumah ibadah dan juga sekolah agama didesa ini yang kondisinya yang harus di rehab.

“Tolong bimbing kami, Pak Dimas. Bagaiamana cara kami mendapatkan bantuan sosial itu. Karena dari informasi yang kami terima bahwa didaerah lain sudah mendapatkan bantuan sosial untuk membangun, merehab rumah ibadah dan sekolah agama,” papar Ustadz Arifin.

Sementara itu salah seorang warga Juliandi lubis meminta agar Anggota DPRD Sumut Dimas Triadji mendesak Pemprovsu untuk memberikan bantuan kelengkapan olah raga Taekwondo yang ada di desa ini.

Pasalnya, lanjut Guru Taekwondo ini, dirinya telah menghibahkan lahan untuk membangun gedung latihan di desa ini dan telah melatih anak-anak desa dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ada yang tamat kuliah dan menjadi atlet daerah. Akan tetapi sampai sekarang pihaknya belum pernah mendapatkan bantuan alat kelengkapan berlatih dan bertanding baik dari Pemkab Sergai maupun Pemprovsu.

“Sehingga atlet kami gagal mengikuti turnamen ditingkat kabupaten dan provinsi. Terkadang kami harus menyewa kelengkapan tanding jika ingin ikut turnamen kejuaraan. Dan bulain ini kami gagal ikut karena tidak ada kelengkapan dan keterbatasan dana untuk menyewa. Padahal saya sudah sampaikan kepada Wakil Gubenrur Sumut Bapak Musa Rajeckshah yang juga Ketua Pengprov Taekwondo. Namun sampai sekarang juga tidak terealisasi,” ketus Julaindi. 

Menanggapi keluhan masyarakat itu, Dimas mengatakan bahwa persoalan solar subsidi untuk menjadi pembahasan lintas sektoral, namun saat ini sudah ada salah seorang pengusaha yang membangun SPBU di kawasan Pantai Cermin yang menjual Solar.

“Saya pernah tanyakan kepada pengusaha itu, apakah SPBU nya menjual solar dan mengakomodir solar subsidi untuk rakyat atau tidak. Akan tetapi beliau tidak memberikan jawaban terhadap Solar subsidi, dan ini akan saya tanyakan kembali. Namun SPBU nya tersedia BBM Solar jika masyarakat ingin membeli.

Terkait lahan pertania yang terendam banjir, tambah Dimas yang saat ini menjabar sebagai Ketua Komisi E DPRD Sumut, irigasi lahan pertanian di wilayah ini merupakan tanggungjawab Pemkab Sergai karena hamparan sawah diatas 1000 ha baru masuk tanggungjawab Pemprovsu diatas 3000 ha merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masih kata Dimas, terkait pupuk subsidi, para kelompok tani awalnya harus mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi, kepada pemerintah agar dipenuhi kebutuhan kuota pupuknya.

“Namun yang jadi masalah terhadap persoalan ini adalah perusahaan seperti PT Gresik dan PT Pusri sudah menyalurkan ke distributor namun tidak sampai ke kios. Kita sudah kroscek hal ini dan jawabannya sudah disalurkan ke distributor. Maka dari itu kita harus rajin kroscek siapa distributornya, tapi jangan anarkis. Jika perlu kita libatkan pemerintah kecamatan dan kepolisian. Nanti akan ketahuan apakah memang belum dikirim ke distributor atau belum. Atau distributor mengirim ketempat yang lain. Kalau ini yang terjadi, berarti distributornya yang nakal dan harus ditindak secara hukum. Maka saya sarankan para kelompok tani jangan ujuk-ujuk menyalahkan perusahaan. Kita harus kroscek distributornya juga,” cetusnya.

Untuk persoalan jembatan yang rusak, tambah Dimas, apakah sudah ada pengerjaannya atau belum sampai saat ini. Kalau pelebaran jembatan memang belum ada. Begitu juga dengan persoalan infrastruktur jalan.

“Infrastruktur jalan yang masuk tanggungjawab Pemkab Sergai itu sepanjang 868 km. jika semua jalan diaspal Hotmix dalam satu tahapan maka anggarannya tidak cukup. Saat ini baru 400 km yang sudah dikerjakan. Sisahnya masih dalam keadaan kondisi rusak sedang dan rusak berat,” ucap Dimas.

Maka dari itu, ungkap Dimas, dengan Bupati dan Wakil Bupati Sergai yang baru dan memiliki program yang konsen terhadap pembangunan infrastruktur, diharapkan bisa menyelesaikannya baik itu pembangunan irigasi pertanian, bendungan maupun jalan dan jembatan.

“Tugas saya hanya menyampaikan sekaligus mendesak dan mengawal pengerjaannya kepada Pemprovsu jika infrastruktur itu masuk dalam tanggungjawab Pemprovsu. Namun jika infrastruktur itu masuk tanggungjawab Pemkab Sergai maka akan kita sampaikan kepada Bupati dan Wabup terpilih serta wakil rakyatnya. Kita juga akan minta hal ini menjadi prioritas, serta mendesak Pemprovsu agar memberikan bantuan keuangan provinsi (BKP) ke Sergai,” tandasnya. 

Untuk Soal SMA dan SMK, lanjut Dimas, apakah saat ini sudah ada musyawarah masyarakat untuk membangun ini atau belum. Karena pemprovsu tidak bisa memberikan lahan.

“Yang saya dengan bahwa sudah ada masyarakat yang mau hibah, namun nanti saya kroscek sama Kacabdis. Begitu juga soal dana bos dan bansos rumah ibadah, akan kami awasi dan bantu. Masyarakat dipersilahkan membuat proposal bantuan rumah ibadah yang ditujukan kepada Gubsu Edy Rahmayadi. Setelah selesai bisa dikirim langsung ke Pemprovsu khususnya bagian Biro Kesra, bisa juga kepada saya,” pungkas Dimas. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini