Rahmat Rayyan: Pemprovsu Diminta Bantu SDM Petani Kelola Lahan Lumbung Pangan

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo


 

DailySatu.com, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta proaktif dalam membantu para petani yang telah mendapatkan lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada saat program Food Estate (lumbung pangan), dengan cara memberikan pelatihan dan mendorong mereka bergabung dalam koperasi. Sehingga hasil panen yang dijual bernilai tinggi. 

"Saat ini, para petani di Humbahas belum memahami cara bercocok tanam yang baik dan mereka tampaknya bekerja tanpa pelatihan yang memadai," kata Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sumatera Utara (Sumut) Rahmat Rayuan Nasution kepada wartawan diruang kerjanya Gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (11/2/2021).

Politisi Gerindra itu merespon program food estate yang berberlokasi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbahas, dengan luas lahan 60.000 hektar.

Lahan yang sudah ditinjau Presiden Jokowi pada Selasa 27 Oktober 2020 lalu itu baru sekitar 30.000 hektar yang digarap petani setempat.

Anggota Komisi B yang tupoksinya membidangi masalah ketahanan pangan itu menyebutkan, pihaknya bersama Dinas Perkebunan Sumut sudah meninjau kawasan lumbung pangan  yang lokasinya lahannya tak hanya tersebar di Humbahas, tetapi juga Taput, Tapteng dan Pakpak Bharat itu.

Dari peninjauan yang dilakukan bulan November 2020 lalu, Rahmat bersama rombongan kagum melihat antusias para petani yang menguji coba kawasan holtikultura seluas 215 hektar, yang nantinya akan ditanami  bawang merah, bawang putih, dan kentang, dengan segala produk turunan dan olahannya.

Rahmat melihat kondisi lahannya sangat subur dan memang siap dikelola karena kondisi udara yang mendukung. 

Namun disisi lain upaya optimalisasi sumber daya petani terkesan belum maksimal dilakukan. Alasannya, kemungkinan masyarakat yang mendapat hak pinjam lahan masing-masing sekitar 2 hektar itu adalah warga biasa, dan belum pernah berkecimpung di sektor pertanian maupun perkebunan.

"Selain itu tentang kelompok tani, memang ada di Desa Ria-ria, Humbahas, tapi itu belum semua yang mau berhimpun, diduga karena belum ada dorongan maksimal maupun upaya pelatihan, pembimbingan pendampingan dari instansi terkait," katanya.

Menurut Rahmat, program food estate yang dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional ini harusnya disikapi serius oleh Pemprovsu dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Selain pengadaan bibit, tim dari dinas pertanian, perkebunan, atau peternakan serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja perlu diturunkan untuk terus memotivasi dan memberikan pelatihan maksimal agar hasil panen petani bernilai jual tinggi.

"Tegasnya perlu alokasi dana yang memadai guna mendorong pencapaian progam ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 ini," ujarnya. 

Rahmat juga mencontohkan kawasan pengembangan kopi di Bener Meriah, Takengon, Aceh yang tumbuh pesat.  

"Komisi B DPRD Sumut pun sudah tinjau lokasinya. Terintegrasi semuanya, ada kerja sama yang kuat antara pemerintah setempat dengan petani," jelasnya.

Dia menyebutkan, kerlibatan dinas terkait di sana melalui koperasi cukup baik. "Misalnya, kalau petani butuh dana, koperasi langsung mensuplai, dan ketika ada bantuan bibit kopi, tidak langsung ditanam, tetapi mereka punya laboratorium kopi yang dibuat pemerintah untuk diuji dan diawasi secara ketat," terangnya.

Tampaknya, lanjut Rahmat Rayuan, petani disana sudah disiapkan sebagai seorang petani sekaligus pengusaha. 

"Di Humbahas saya kira program food estate masih terkesan seperti program swastanisasi, yakni hasil panen berupa kentang untuk disalurkan ke salah satu perusahaan swasta sebelum diproduksi menjadi makanan ringan," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini