Pemilik Apartemen The Reiz Condo Bentuk Perhimpunan PPPSRS, Ringankan Pengelola

Dibaca:
Editor: dicky irawan author photo
Rapat pembentukan PPPSRS beberapa waktu lalu. (Foto: istimewa)



Dailysatu.com- Melalui musyawarah di ruang rapat lobby gedung The Reiz Condo (TRC), Kamis (28/1/2021) lalu, para pemilik unit di apartmen TRC berhasil membentuk perhimpunan dengan tim pengurus yang dipimpin DR Erikson Sianipar dan team pengawas yang dipimpin S Dharma Sebayang.

Musyawarah pembentukan perhimpunan yang dihadiri oleh lebih dari 50 pemilik juga diikuti via zoom oleh pejabat dari Kementerian PUPR Jakarta dan pejabat Dinas PKPPR kota Medan sebagai peninjau.

Selaku Ketua panitia musyawarah, Darwin menerangkan kepada wartawan, Sabtu (30/1/2021) bahwa pembentukan PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 dan peraturan Menteri PUPR No 23 tahun 2018 dan merupakan kewajiban pemilik serta wajib dibentuk selambatnya 12 (dua belas) bulan setelah penyerahan pertama dilakukan.

Sementara, penyerahan unit pertama di TRC dilakukan pada bulan September 2019 sehingga seharusnya pada bulan Agustus 2020 sudah harus terbentuk.

Ditambahkan Darwin bahwa dalam pelaksanaan musyawarah tersebut turut diundang PT Waskita Karya Realty (WKR) selaku pelaku pembangunan sekaligus sebagai salah satu pemilik.

Namun pihak WKR tidak turut menghadiri dengan berbagai alasan seperti belum terjualnya 51% dari unit di TRC yang ditandai dengan belum ditanda tanganinya AJB dan memberikan indikasi hanya mengakui adanya pemilik apabila sudah memiliki sertifikat hak milik.

Alasan dikaitkan belum terjualnya unit di TRC bertolak belakang dengan peraturan Menteri PUPR nomor 23 tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 yang secara jelas dan mudah dimengerti mencantumkan tidak ada kaitan antara penjualan satuan rumah susun (Sarusun) dengan pembentukan perhimpunan pemilik.

Menurutnya, indikasi tidak diakuinya konsumen yang sudah membayar lunas, kendati sudah serah terima dan bahkan sudah dipungut iuran bulanan oleh pengelo WKR sangat menyakitkan hati para pemilik. Bahkan, hal itu jelas bertentangan dengan keputusan MK No 35 tahun 2015 dan penjelasan pejabat menteri PUPR yang hadir via zoom dalam musyawarah pembentukan perhimpunan TRC.

Menurut Darwin, WKR seharusnya menyambut baik pembentukan perhimpunan tersebut karena pemilik akan turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan manajemen gedung.

"Ini tentunya akan meringankan beban WKR. Malah WKR bisa konsentrasi melakukan penjualan sisa unit milik mereka yang belum terjual. Terbentuknya perhimpunan dengan melibatkan pemilik juga membuat pengelolaan khususnya pengelolaan dana yang telah dikumpulkan dari warga TRC menjadi lebih transparan," jelas Darwin.

Darwin menambahkan pada pertemuan sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2020 yang juga dihadiri oleh wakil dari WKR. Para pemilik telah meminta dilakukannya audit oleh akuntan independen, namun hal tersebut tidak terlaksana hingga saat ini.

Dikatakan Darwin, keengganan WKR untuk berpartisipasi dalam pembentukan perhimpunan menimbulkan tanda tanya besar dan diduga ada hal yang sengaja ditutup tutupi. Pada hal, pembentukan perhimpunan bisa meringankan beban WKR dan membuat pengelolaan menjadi transparan.

Bahkan, keberadaan pemilik dalam perhimpunan juga bisa memuluskan komunikasi antara WKR dengan pemilik yang saat ini sudah dalam taraf yang tidak baik karena tingkat kepercayaan para pemilik terhadap WKR yang sangat rendah.

Masih menurut Darwin, awalnya tinggi nya minat pembeli apartemen di TRC karena pembangunan dilakukan perusahaan BUMN yakni Waskita Karya Realty. Namun karena kejadian saat ini dikutirkan para konsumen akan berfikir ulang untuk membeli ke depannya.

Diketahui, pada bulan Agustus 2020 WKR mengoperasikan hotel dengan operator Artotel tanpa mempunyai perobahan peruntukan izin dari Pemerintah kota Medan.Dalam RDP DPRD Medan juga diketahui bahwa pembayaran pajak TRC masih menggunakan status sebagai hunian padahal dalam prakteknya telah disiapkan 120 unit apartmen milik WKR dan beberapa diantaranya sudah disewakan sebagai hotel atau service apartment.

Dugaan penyimpangan izin yang dilakukan WKR tentu perlu adanya ketegasan dan pemeriksaan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang baik instansi dari pemerintah kota Medan maupun BPK bahkan KPK. (DS/Ki)





Share:
Komentar

Berita Terkini