Massa LSM Penjara Tuntut Polres Dairi Terduga Pelaku Penganiayaan Dilepas

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Tak terima anggotanya yang terlibat dugaan kasus penganiayaan ditangkap Polisi, massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara melakukan aksi demo di depan Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sidikalang, Rabu (3/2/2021). 

Massa yang jumlahnya puluhan itu juga meminta Kapolres Dairi menutup jenis perjudian dan menuntaskan kasus korupsi di Dairi.

"Penangkapan kedua anggota kami yang diduga terlibat kasus penganiayaan tidak memiliki bukti yang cukup dan tidak ada surat pemanggilan sebagai saksi," kata Ketua LSM Penjara Rezeki Sihombing didampingi Sekretaris Daniel Sihombing saat menyampaikan orasinya.

Ia juga meminta Polisi untuk menunjukan alat bukti sebagai dasar penangkapan anggotanya berinisial JS dan SS yang terlibat kasus penganiayaan. "Penangkapan anggotanya sebagai tersangka dan pelaku penganiayaan terlalu terburu-buru tanpa dasar yang kuat, ada apa ini," ujarnya.

Melalui pengeras suara, Rezeki juga meminta Polres Dairi memberantas jenis perjudian yang menurutnya marak dan menyengsarakan rakyat kecil. Selain itu menuntaskan kasus korupsi khususnya dana desa.

"Banyak laporan dugaan kasus korupsi, namun sampai sekarang tidak ada ditindaklanjuti dan diproses," sebutnya.

Melalui perwakilan, massa yang melakukan aksi demo yang juga dihadiri Ketua DPD LSM Penjara Sumut Zulkifli akhirnya diterima Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting SIK MH di aula Kamtibmas. 

Kapolres Dairi menjelaskan, terkait kasus penganiayaan terhadap Mangantar Sihite (81) warga Desa Kentara, Kecamatan Lae Parira yang diduga dilakukan anggota LSM Penjara Kabupaten Dairi, bahwa penangkapan terhadap pelaku sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan punya kekuatan hukum.

"Polisi tidak diwajibkan dan diharuskan undang-undang untuk memaparkan bukti-bukti apapun di sini, karena ini bukan forum pembuktian dan untuk pembuktian nanti di pengadilan," ucap Ferio.

"Saudara-saudara juga akan difasilitasi negara apabila ada kesalahan dan penyalagunaan penyidikan dan lain sebagainya yang dilakukan kepolisian, dengan cara pra peradilan. Kami siap mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat institusi saya," tegas Ferio kepada perwakilan LSM Penjara.

Sementara terkait kasus dugaan korupsi dana desa yang telah dilaporkan ke Polres Dairi, Ferio mengatakan masih dalam proses, cepat atau lambat penanganan ini tentu banyak faktor. Karena Polisi tidak punya kewenangan untuk mengaudit sendiri sesuatu yang diduga melakukan kerugian negara.

"Ada juga lembaga-lembaga yang dipercaya negara dalam kapasitas pembuktian hukum undang-undang ditunjuk untuk mengaudit aduan kerugian negara," ujar Ferio.

Masalah jenis perjudian yang disampaikan, Kapolres mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya dan ini akan menambah energi positif bagi Polres Dairi untuk memberantas perjudian sesuai komitmen Kapolda Sumut. "Apabila ada mengetahui tempat perjudian silahkan saja lapor dan tunjukkan tempatnya kepada Sat Reskrim dan sama-sama kita hentikan," terangnya. (ds/hartono)

Share:
Komentar

Berita Terkini