Mafia Tanah dan Perambahan Hutan di Laugedang Tahura Karo Jadi Target KPK

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo

dailysatu.com - Mafia tanah dan mafia perambah serta penggarap lahan di Laugedang Taman Hutan Raya (Tahura) perbatasan Kabupaten Deli Serdang-Tanah Karo menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dipastikan para mafia tersebut ditindak tegas.   

"Saya menerima informasi dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ketika bertemu di Jakarta, kasus Laugedang jadi target KPK, sehingga pimpinan dewan merekomendasikan kepada Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk  mengundang pihak terkait dalam rapat dengar pendapat, untuk mencari informasi keterlibatan mafia tanah dan perambah hutan dikawasan itu," kata Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting saat berdiskusi dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (23/2/2021).    

Seperti diketahui, jelas Baskami, Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikan kepada Kapolri agar para mafia tanah, mafia penggarap lahan hutan dan mafia perambah hutan harus ditindak tegas. Jadi siapapun tidak boleh main-main dalam kasus ini, karena dipastikan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Dalam perbincangannya dengan Wakil Ketua KPK, Politisi Senior PDI Perjuangan itu, institusi anti rasuah ini memberi "warning" kepada Pemprov Sumut dan Pemkab Karo maupun Deli Serdang serta Dishut Sumut, jangan pernah mau ikut terlibat kerjasama dengan para mafia tanah dan mafia perambah hutan, karena risiko hukumnya sangat tinggi.   

Menurut Baskami, jika ada unsur pemerintah yang ikut terlibat, baik dalam penerbitan surat kepemilikan tanah serta yang memback up aksi penguasaan lahan hutan, baik berbentuk surat sebagai legalitas kepemilikan lahan, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Karenanya, kita berharap agar rapat dengar pendapat yang akan dijadualkan Komisi B tersebut, bisa menguak siapa aktor intelektual yang menjuali lahan hutan serta pelaku perambah, apakah itu aparat pemerintah tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten maupun oknum Dishut Sumut, tentu resikonya tanggung sendiri," tegasnya.

Perlu diketahui, tambah Baskami, pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas mafia tanah dan pelaku jual-beli lahan negara, sehingga KPK dan Polri sangat beratensi tinggi memberantasnya hingga tuntas.

Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH MH menyatakan siap menghadiri rapat dengar pendapat Komisi B dengan instansi terkait lainnya, guna membahas kasus perambahan dan penguasaan kawasan hutan konservasi Tahura di Laugedang, walaupun bukan masuk wilayah Kabupaten Karo, tapi perbatasan Karo – Deli Serdang.

Bupati Karo dalam kesempatan itu juga menjamin tidak tidak ada yang terlibat secara institusi pemerintahan di Kabupaten Karo yang terlibat, baik dalam penerbitan surat maupun bentuk lain sebagai surat jual beli tanah.

"Tapi kalau penggarap lahan, saya tidak bisa pastikan masyarakat Karo tidak ada disana. Kita tidak boleh beranda-andai, nanti kita tunggu saja hasil rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Sumut sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan," tandasnya. (rel/sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini