Launching ELC, EPZA: Buat Polemik, SKB 3 Menteri Lebih Baik Dicabut

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo


 

DailySatu.com, Pengacara kondang Sumatera Utara Eka Putra Zakran SH melaunching kegiatan EPZA Lawyer Club yang dirangkai dengan diskusi dan ngopi bareng bersama para awak media dengan mengangkat tema ‘Kontroversi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah’ di salah satu cafĂ© di Kota Medan, Kamis (18/2/2021).

Dalam sambutannya, pengacara yang akrab disapa EPZA ini mengatakan bahwa ELC SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Pengamat Hukum DR T Riza Zarzani SH MH yang merupakan Kepala Prodi PPs Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan, Pengamat Sosial Irfan SE MM Phd yang merupakan Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan dan Pengamat Politik H Dadang Darmawan Pasaribu M.Si dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Tidak hanya itu, lanjut Pengacara yang bergaya nyentrik ini, digelarnya ELC ini bertujuan melakukan edukasi, memperkuat silaturahmi antara pengacara dan media. Karena telah disadari bahwa seseorang tidak akan ada apa-apanya meskipun banyak berbuat jika tanpa melibatkan media.

Pada kesempatan itu EPZA juga menjelaskan, bahwa menilai SKB 3 Menteri seragam dan atribut sekolah sebaiknya dicabut. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan daerah.

“Sikap Mendiknas, Mendagri dan Menag terlalu berlebihan dengan membuat SKB yang dinilai akan membuat masalah baru yang akan menuai konflik kedepannya sehingga dikhawatirkan stabilitas nasional semakin terguncang. Perlu diketahui bahwa regulasi yang dibuat oleh 3 menteri ini rentan membuat gaduh secara nasional, maka sebaiknya harus dicabut atau dibatalkan demi kemaslahatan dan stabilitas nasional,” katanya saat membukan EPZA Lawyer Club.

EPZA menjelaskan bahwa persoalan seragam sekolah tidaklah perlu sampai 3 menteri yang mengatur, cukup pemerintah daerha saja, karena masing-masing daerah mempunyai keariban lokal yang sudah ada diterapkan sejak dulu.

“Kalau soal dana BOS boleh lah Pusat yang atur. Apalagi ada intimidasi jika tidak patuh maka tak dapat dana itu. Inikah sikap yang terlalu berlebihan,” ketusnya.

EPZA juga mengaku prihatin dengan para pakar hukum yang ada di Pemerintah Pusat, sebab dirinya tidak melihat substansi dan hanya melihat dari formil saja dalam bentuk peraturan dan perndang-undangan. “Sehingga sering Blunder dan menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik USU Dadang Darmawan mengatakan bahwa SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah dinilai hanya sebagai pengalihan isu bagi pemerintah soal perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dialami bangsa.

"Ini hanya reaksi pemerintah yang sangat simbolik. Harusnya pemerintah belajar menyelesaikan permasalahan secara substansi dan membuat kebijakan yang dinilai masyarakat bisa memenuhi unsur keadilan," katanya.

Dadang juga menuturkan, bahwa ada kekeliruan dalam memandang keluarnya regulasi ini meskipun tidak semuanya keliru.

“Sebenarnya regulasi ini diberlakukan hanya untuk sekolah negeri saja. Sekolah agama tidak berlaku SKB 3 Menteri ini. Jadi kalau Muhammadiyah mewajibkan agar siswanya berjilbab, silahkan saja, karena pemerintah “Tangannya Tidak Kuat’ untuk sekolah swasta. Tapi ke sekolah negeri sangat kuat,” tegas Dadang.

Sementara itu, Pengamat Sosial Irfan Phd mengatakan SKB 3 Menteri yang menjadi polemik dinilai kurang tepat dimasa Pandemi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) yang saat ini mengalami banyak masalah pendidikan yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu.

“Seperti belajar dari yang sudah berjalan selama 1 tahun, yang menyebabkan seluruh siswa dan mahasiswa serta orang tua bosan. Harusnya ini menjadi evaluasi pembelajaran dan diselesaikan terlebih dahulu ketimbang persoalan seragam sekolah,” cetus Irfan. (sus)
Share:
Komentar

Berita Terkini