Ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu Akan Laporkan Pengusaha Tak Memiliki IUP

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

Teks foto : Guprun Harahap,SH Ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu
dailysatu.com - Ketuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Labuhanbatu Gufron Harahap,SH akan laporkan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). 

Demikian dikatakannya ketika ditemui dikantornya Jalan Jenderal Ahmad Yani Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumut, Kamis (18/2/2021).

"Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Labuhanbatu akan laporkan pengusaha perkebunan yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan," ucap Gufron Harahap.

Sebelumnya, Fraktisi hukum yang juga ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu telah memberikan tanggapannya menyoal perkebunan kelapa sawit diatas skala tertentu yang berada diwilayah Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumut.

"Undang-undang nya sudah jelas diatur dalam Pasal 47 sebagaimana yang berbunyi Pasal 47 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan," jelas ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu. 

Lebih lanjut ketua LBH Medan Pos Labuhanbatu menjelaskan, Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan juga sudah jelas disebutkan dalam Pasal 105 yang berbunyi.

"Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)," jelasnya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, terkait tentang kepemilikan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Desa Batutunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dikabarkan bahwa Buntek pemilik perkebunan tersebut ketika dikonfirmasi mengaku perkebunan itu miliknya.

"Benar, luasnya 100 Hecktare lebih gak sampek 200 Hecktare. Ada masalah, apa masalahnya. Kurasa, sebagai wartawan gak sampek dalami itu. Pokoknya, saya tidak melanggar peraturan pemerintah, itu aja. Tanyak saja sama Norman kalau gitu, kalau tak ada izin saya sudah ditangkap," aku nya ketika dikonfirmasi melalui telpon dengan nomor 0811622XXX pada, Selasa (19/1/2021). (ds/Zulharahap)

Share:
Komentar

Berita Terkini