DPRD Medan Serius Pantau Tunggakan Retribusi Parkir di Dishub

Dibaca:
Editor: dicky irawan author photo
Teks foto : Kunker Komisi IV DPRD Kota Medan ke Kantor Dishub Kota Medan, Senin (1/2/2021). (Foto: istimewa)
dailysatu.com - Komisi IV DPRD Medan serius mengawasi retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Soalnya, anggota dewan menuding minimnya perolehan PAD dari retribusi parkir karena adanya "kongkalikong" pengelolaan parkir.

Mengingat tingginya potensi Peningkatan Asli Daerah (PAD) namun selalu laporan tunggakan, diperkirakan ratusan juta rupiah terjadi kebocoran.

Hal itu terungkap saat sejumlah anggota Momisi IV DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (1/2/2021).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, D Edy Eka Suranta Meliala (Dico), minimnya perolehan retribusi parkir karena lemahnya kinerja Kepala Dinas mengawasi realisasi perolehan target PAD.

Dico pun mempertanyakan dasar apa Dishub Medan menetapkan jumlah target retribusi parkir di suatu titik objek parkir.

"Lalu, jika tidak tercapai target apa tindakannya. Sudah bertahun-tahun Dishub Medan melaporkan tidak pernah mencapai target PAD dari retribusi parkir lalu menyebut sebagai tunggakan. Hingga saat ini kok dibiarkan dan ada unsur kesengajaan," tegas Dico.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dedy Aksyari Nasution, mempertanyakan besarnya tunggakan retribusi parkir dari beberapa tahun sebelumnya.

Lalu kata Dedy, apa yang telah dilakukan Dishub terkait tunggakan itu. Dishub dituding tidak pernah transfaran terkait realisasi dan hanya laporan lisan.

"Terus apa solusi ke depannya. Dalam penentuan target pun Dishub tidak memiliki dasar kuat," cetus Dedy.

Begitu juga dengan Edwin Sugesti Nasution, mempertanyakan sistem pengelolaan parkir tepi jalan yang diterapkan Dishub. Selama ini, potensi parkir tidak dikelola maksimal karena sistem pengelolan tidak berbadan hukum.

"Ada kesan Dishub sengaja memberikan kelonggaran kepada penunggak retribusi sehinga tidak serius untuk melunasi. Siapa yang menunggak dan siapa yang bertanggungjawab tidak jelas," papar Edwin Sigesti.

Di akhir pertemuan, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan kebijakan Kepala Dishub menyelesaikan tunggakan parkir. Paul menyayangkan Iswar tidak memiliki inovasi dalam upaya peningkatan PAD.

"Kita ingin perwajahan perparkiran di Kota Medan lebih baik. Kinerja Dishub dituntut lebih profesional dan meningkatkan pelayanan disegala bidang," tegas Paul seraya menyebut jika perlu melakukan revisi Perda.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar mengatakan, pihaknya sepakat untuk dilakukan revisi Perda demi mendukung kinerja lebih profesional.

Terkait tunggakan retibusi parkir, pihaknya bersedia untuk memperbaiki lebih baik. (DS/Ki)








Share:
Komentar

Berita Terkini