DPRD Karo Desak Pemkab Segera Selesaikan Persoalan Lahan Pengungsi Sinabung

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo, Eko Afrianta Sitepu mempertanyakan persoalan lahan sengketa didesa Pertuni Lama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan warga. 

"Hari ini kita mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo untuk mempertanyakan lahan sengketa yang lokasinya merupakan tempat relokasi pengungsi Sinabung tahap tiga Siosar, di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kita minta Pemkab harus tegas dalam menyelesaikan persoalan ini," katanya kepada wartawan di Karo, Senin (15/3/2021).

Politisi Partai Hanura ini juga mengatakan bahwa saat ini dilapangan telah terjadi perselisihan antara masyarakat Desa Pertibi lama dengan Pemkab Karo terkait lahan pertanian untuk warga pengungsi Sinabung relokasi tahap tiga.

Eko juga menyebutkan, warga Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek mengklaim status kepemilikan lahan yang saat ini merupakan tempat relokasi pengungsi Sinabung tahap tiga merupakan tanah mereka berdasarkan surat perjanjian bersama yang dibuat masyarakat bersama Pemkab Karo pada Desember tahun 1960. 

"Kita minta kepada pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Karo dapat secepatnya menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Jangan sampai masyarakat setempat dan masyarakat pengungsi Sinabung menjadi korban karena lahan pertanian tidak ada," cetusnya.

Masih kata Eko bahwa dalam waktu dekat dirinya akan membawa permasalahan ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD guna menyelesaikan masalah tersebut. 

"Jika dalam waktu dekat tidak kunjung selesai kita akan gelar rapat dengar pendapat bersama seluruh pihak terkait," ketusnya.

Sementara itu kepala BPBD Kabupaten Karo Natanail Sembiring yang menerima kunjungan Anggota DPRD Karo Eko Afrianta Sitepu, mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini di Siosar sedang dalam proses berjalan penyelesainnya.

Menurut Natanail, mediasi sudah dilakukan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Karena dari data jelas pada surat keputusan Menteri Kingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 457 Tahun 2017 menyebutkan luas lahan 480,11 Haktare diperuntukkan keperluan lahan usaha pertanian pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

"Jadi kami BPBD tidak tahu jika ada masyarakat yang mengklaim bahwa itu adalah tanah ulayat desa," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini