Soal Laptop, Anggota DPRDSU Dinilai Tak Punya 'Sense of Crisis'

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai tak memiliki 'Sense of Crisis' atas kesulitan yang dialami rakyat. 

Pasalnya, kata Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik Siska Barimbing, di tengah suasana ekonomi nasional yang mengalami resesi, wakil rakyat masih menganggarkan Rp1,636 miliar untuk pengadaan laptop bagi 100 anggota dewan. Anggaran ini disebutkan bersumber dari P-APBD Sumut tahun anggaran 2020.

Siska Barimbing menjelaskan, APBD Sumut tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.080.970.638 (Rp14 triliun), Rp1.5 triliun telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Refocusing anggaran Rp1,5 triliun itu tentu saja berdampak pada pembangunan di Sumut. 

"Pandemi Covid-19 ini menyebabkan peningkatan belanja namun di satu sisi terjadi penurunan pendapatan. Anggaran belanja barang dan jasa serta belanja  modal yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan belanja pembangunan lain harus direlokasi untuk penanganan Covid-19. Dampaknya dapat kita lihat sekarang banyaknya infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut yang rusak dan belum diperbaiki, begitu juga dengan anggaran belanja pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat dilakukan," ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi melalu telepon seluler di Medan, Kamis (7/1/2021).

Menurut Siska, dimasa pandemi ini diperlukan "Sense of Crisis" dari semua pihak terutama eksekutif dan legislative harus semakin mengencangkan ikat pinggang. 

Sebagaimana diberitakan, 100 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mendapatkan laptop merek Lenovo Think Pad seharga Rp16.363.000,00 per unit sehingga totalnya menjadi Rp1.636.300.000,00 yang anggarannya berasal dari P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. 

Berdasarkan APBD Murni Provsu Tahun 2020 pengadaan laptop untuk 100 orang Anggota DPRD Sumut tidak ada dianggarkan dan justru dianggarkan pada P-APBD Tahun 2020. 

Menurut Siska, seharusnya P-APBD difokuskan untuk membantu masyarakat dimasa pandemi ini. 

"Misalnya saja banyak sekali siswa SMA dan SMK saat ini yang kesulitan tidak dapat mengikuti belajar online karena ketiadaan fasilitas smartphone dan laptop, anggaran sebesar Rp1.636.300.000,00 akan sangat bermanfaat bagi para pelajar ini dibandingkan dengan 100 orang Anggota DPRD yang pastinya sudah memiliki smartphone dan laptop canggih," cetusnya.

  

Ditambahkannya, situasi Covid-19 saat ini memang mengharuskan kerja-kerja lebih banyak dilakukan secara online dan laptop merupakan alat kerja pendukungnya.

"Namun disayangkan, apakah laptop ini harus difasilitasi dengan menggunakan uang rakyat? Apakah Anggota DPRD tidak bisa memfasilitasi dirinya sendiri?," ketusnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini