Mutasi Para Guru Dilakukan BKD Labuhanbatu, Diduga Bertentangan Dengan Permen PAN - RB

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

Teks foto : Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu
dailysatu.com - Belasan Guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditempatkan pada Bulan Maret 2019 yang lalu dibeberapa sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, (Sumut), telah mendapat persetujuan mutasi atau pindah tugas dari sekolah semula kesekolah yang lain oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhanbatu pada September 2020 lalu.

Hal ini mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan elemen masyarakat Labuhanbatu.

Termasuk dari Sekretaris umum komunitas orang tua siswa (KORSA) J Gultom saat ditemui, Selasa (12/1/2021) mengatakana terkait mutasi yang dilakukan BKD Labuhanbatu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 23 Tahun 2019, Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Aipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

"Kalau menurut saya, ini tidak sesuai prosedur. karena, sudah melangkahi undang-undang dan permenPAN-RB," jelasnya.

Dikatakannya lagi, jelas yang dirugikan adalah sekolah yang ditinggalkan, sudah pasti kekurangan Guru dan untuk menggantikannya mungkin tenaga honorer, bayarnya pakai apa? Dana BOS? ini jelas-jelas sudah menyalahi aturan yang ada, dan ini harus ditindaklanjuti. 

Lebih lanjut, Pemerhati Pendidikan di Labuhanbatu ini menjelaskan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Momor 23 Tahun 2019 huruf (J), Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS dan huruf (K) dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf j tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

"Kasus serupa bisa saja ditemukan didaerah lain, saya himbau kepada media agar terus ditelusuri," pintanya.

Namun, ketika disinggung tentang status belasan Guru tersebut masih merupakan guru kelas pertama berdasarkan NIP ke website BKN, sekretaris KORSA mengatakan harus ditindaklanjuti dengan menyurati BKN.

"Kalau benar Itu yang terjadi akan kita Surati pihak terkait termasuk BKN, agar informasinya jelas dan tidak menjadi bias dimasyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu, Zainuddin Siregar saat dikonfirmasi (tim) lewat WhatsApp, Senin (11/1/2021) sekira pukul 16:57 wib dalam keadaan cecklis biru 2 (dua) menandakan dibaca hingga berita ini dikirimkan tidak menjawab. (Ds/zulharahap)

Share:
Komentar

Berita Terkini