Lahan Milik Buntet Diduga Melanggar UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Diduga rantusan Hecktare perkebunan kelapa sawit milik Buntet yang berada diwilayah Desa Batu tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara (Sumut), menuai polemik atau pandangan yang berbeda antara pemilik perkebunan dengan pihak perizinan menyoal Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).

Seperti pemberitaan sebelumnya terkait tentang kepemilikan perkebunan yang berada di wilayah Desa Batu tunggal, Buntet pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut mengaku bahwa perkebunan kelapa sawit miliknya tidak ada masalah menyoal IUP-B perkebunan miliknya. 

"Benar, luasnya 100 Hecktare lebih gak sampek 200 Hecktare. Ada masalah, apa masalahnya. Kurasa, sebagai wartawan gak sampek dalami itu. Pokoknya, saya tidak melanggar peraturan pemerintah, itu aja. Tanyak saja sama Norman kalau gitu, kalau tak ada izin saya sudah ditangkap,"ucapnya ketika dikonfirmasi melalui telpon dengan nomor 0811622XXX pada, Selasa (19/1/2021) sekira pukul 11:57 wib.

Sementara itu, sebelumnya beberapa waktu yang lalu, tepatnya Rabu (13/1/2021) sekira pukul 12:00 wib Kepala bidang (Kabid) perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Azhari Pasaribu ketika dikonfirmasi diruang kerjanya sebagaimana diucapkan Norman bahwa perkebunan dimana (dia-red) bekerja memiliki perusahaan PT.KAS. 

Namun, PT.KAS yang dimaksud ketika dikonfirmasi Kabid perizinan (DPMPPTSP) menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut tidak terdaftar diperizinan Labura.

"Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), perkebunan kelapa sawit PT.KAS yang ada diwilayah Desa Batu Tunggal tidak terdaftar disini," Ucap Azhari Pasaribu diruang kerjanya, Rabu (13/1/2021) sekira pukul 12:00 wib. 

Menanggapi perkebunan kelapa sawit yang diduga tidak memiliki IUP-B, Praktisi Hukum Gufron Harahap saat diminta tanggapannya, Jum'at (22/1/2021) siang dikantornya terkait perkebunan yang diduga tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) menjelaskan bahwa pemilik perkebunan tersebut telah melanggar Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

"Undang-undang itu sudah jelas diatur dalam Pasal 47 sebagaimana berbunyi: Pasal 47 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan,"jelas Praktisi Hukum itu.


Lebih lanjut Praktisi Hukum itu menjelaskan, Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan juga sudah jelas disebutkan dalam Pasal 105 yang berbunyi. "Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)," paparnya. (ds/Zulharahap)

Share:
Komentar

Berita Terkini