dr Poaradda: Masyarakat Jangan Takut Divaksin

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Program vaksinasi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) yang akan segera diberlakukan di 34 provinsi di Indonesia oleh Pemerintah diharapkan benar-benar dapat meminimalisir penyebaran Covid 19. 

"Vaksinasi ini diharapkan dapat mengurangi sampai sebesar 30-40 persen laju penurunan Pandemi Covid-19," kata Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dr Poaradda Nababan kepada wartawan diruang kerjanya di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (12/1/2021). 

Poaradda mengatakan hal ini merespon surat edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tentang distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi Covid-19 yang akan dilaksanakan serentak pada 14 Januari di 34 kabupaten/kota.

Menurut Poaradda, program vaksinasi gratis buatan Sinovac ini merupakan bagian roadmap percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditandatangani Jokowi pada 5 Oktober lalu.

Maka dari Poaradda berharap Pemprovsu bersama kabupaten/kota benar-benar fokus, khususnya tentang tata cara pelaksanaan vaksin kepada kelompok tertentu sesuai aturan yang sudah disepakati. 

"Ini masalah nyawa manusia, lebih-lebih untuk dua kelompok penerima, yakni tenaga medis dan disusul tenaga pendidik, sehingga penyampaian informasi kepada mereka tidak boleh simpang siur," tegasnya.

Poaradda juga mengkritisi masih ada sebagian kalangan masyarakat yang ragu dengan vaksinasi terkait soal informasi yang menurutnya belum maksimal.

"Perlu ada informasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis yang memungkinkan pola pikir masyarakat tersusun dengan baik pula," tuturnya seraya menambahkan bahwa yang diketahuinya tidak demikian karena cara penyampaian informasi pemerintah pusat tentang vaksin kurang sistimatis. 

"Seharusnya keluar dulu fatwa atau penegasan, baru vaksin disebarkan. Kita lihat sekarang, vaksin diumumkan bakal disebarkan, baru muncul fatwa 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin halal dan aman," ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, masyarakat masih berpikir menduga-duga yang memungkinkan vaksinisasi bakal menemui hambatan.

"Kalau sudah jelas terstruktur dan urutannya jelas, maka masyarakat tidak menduga duga lagi. Saya pribadi sendiri bersama 100 anggota dewan pun siap divaksinasi," terangnya.

Soal Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggluangan Pandemi Covid-19 dan Keputusan  Menkes No HK 01.07/MENKES/12757/2020 tentang kewajiban vaksinsasi,  Poaradda berharap implementasinya sebaiknya tidak main pukul rata.

"Memang wajib untuk menekan laju Covid-19, tetapi tidak harus semua, terutama untuk kelompok penerima adalah orang yang baru sembuh dari Covid-19 dan orang yang baru sembuh dari sakit," cetusnya.

Alasannya, secara medis mereka masih memiiki zat antibodi di tubuhnya, sehingga tidak perlu divaksin lagi. 

"Jika dilakukan, secara medis ini bisa berbahaya," tuturnya.

Dengan target vaksinasi sampai 70 persen di seluruh Indonensia, Poaradda berharap penyuntikan diprioritaskan pada kawasan yang punya potensi penularan tinggi. 

"Untuk daerah yang tak terjangkau pendistribusian,  terutama di wilayah tak padat keramaian, saya kira tak perlu lagi jadi sasaran," ujarnya.

Jika semua pihak bersungguh-sungguh dan bersinergis, Poaradda berharap  vaksinasi  dapat meminimalisir pandemi Covid-19. 

"Kalau sudah sampai 30 persen, aktifitas lancar, ekonomi menggeliat, anak-anak pun bisa belajar tatap muka lagi," katanya," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini