DPRDSU Dukung Program Beasiswa Indonesia Pintar Dari Jokowi

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo

dailysatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendukung sepenuhnya Program beasiswa Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan Asisten Staf Khusus Milenial Presiden. 

Komitmen ini disampaikan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting ketika menerima Asisten Staff Khusus Milenial Presiden Jokowi, Ahmad Riduan Hasibuan saat berkunjung ke DPRD Sumut, Rabu (6/1/2021).

Baskami juga akan mendorong Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota untuk memaksimalkan pendataan ditingkat daerah, serta melalui Komisi E DPRD Sumut mendorong pihak-pihak terkait dengan PIP untuk dapat meningkatkan jumlah anak usia sekolah yang memenuhi syarat menjadi penerima beasiswa tersebut. 

"Ini Program yang luar biasa dan sangat mendukung sekali kebijakan dari Presiden RI untuk bantuan beasiswa kuliah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Terkait dengan hal ini, DPRD Sumut akan merekomendasikan Komisi E DPRD Sumut membidangi pendidikan untuk berdialog membahas program dimaksud. PIP bertujuan mulia untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang putus dalam bersekolah,” ujar Politisi Senior PDI Perjuangan ini.

Ahmad Riduan Hasibuan sebagai Asisten staf khusus Presiden Jokowi menyampaikan Presiden Jokowi telah menyediakan 818.000 KIP-Kuliah tahun 2020. Program ini bertujuan untuk untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan.

 “Adapun prioritas penerima program PIP adalah Penerima Kartu Indonesia Pintar;  Orang Tua Penerima Bantuan Sosial seperti PKH dan Orang tua yang tingkat penghasilannya jika dibagikan dengan tanggungan kurang dari Rp700.000. Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Staff Khusus Milenial, Aminuddin Ma’ruf untuk dapat membantu menjaring sebanyak mungkin penerima manfaat program PIP," kata Ridwan menyampaikan tujuannya berkunjung ke DPRD Sumut.

Ahmad Riduan mengakui, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program PIP, antara lain belum adanya koordinasi antara kepala desa dan petugas PKH di lapangan untuk melakukan sinkronisasi data penerima manfaat program. Masalah lain, keterbatasan informasi bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan koneksi internet terbatas.

Ahmad Ridwan juga menyampaikan mohon bantuan dari Pemorovsu untuk mendukung program ini, karena masih kurangnya sosialisasi ke daerah-daerah terpencil menyebabkan penerima bantuan sering kali gagal sampai kepada yang berhak. 

Hal ini disebabkan calon penerima bantuan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan antara lain penerima bantuan harus mempunyai Kartu Indonesia Pintar dan Orang Tua/Wali Asuh terdaftar di Program Prasejahtera. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini