Di Tapsel, Ada Foto Paslon di C-1 KWK, Ranto Minta KPU-Bawaslu Tindak Tegas

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


 


DailySatu.com, Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Nomor Urut 1, Yusuf Siregar - Robby Agusman Harahap kembali membuat laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten, KPU Provsu dan Bawaslu Provsu terkait adanya pembagian surat Model C-1 KWK kepada pemilih yang dilampirkan dengan kartu nama salah Paslon Bupati lain. 

"Secara resmi sudah kami laporkan melalui surat elektronik resmi kepada KPU dan Bawaslu kabupaten dan Provinsi Sumut terkait temuan adanya pembagian surat pemberitahuan model C pemberitahuan KWK yang dibagi-bagikan kepada pemilih yaitu masyarakat dengan kartu nama pasangan calon nomor urut 2  dilapangan," kata Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 1, Ranto Sibarani SH kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (6/12/2020).

Ranto sangat menyayangkan kejadian tersebut, karena berdasarkan temuan tim dilapangan, peristiwa pembagian surat model C pemberitahuan KWK pemilih tersebut dibagikan bersamaan dengan kartu nama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urutnya 2 Doly Pasaribu dan Rasyid Donggoran. 

"Kita sangat sayangkan peristiwa yang terjadi Dusun Tanjung Baru, Desa Huta Baru, Kecamatan Aek Bila, pada saat pembagian itu terdapat lambang-lambang atau gambar salah satu pasangan calon yang sedang ikut Pilkada Tapsel. Hal itu jelas tidak boleh dan melanggar netralitas penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini kita curiga kepada KPPS yang diduga sudah terkontaminasi ikut memenangkan salah satu paslon," ketusnya. 

Ranto juga menduga peristiwa ini tidak hanya kartu nama saja yang dibagikan, akan tetapi diduga adanya kegiatan transaksi. 

"Kita akan telusuri ini. Bukti-bukti yang ditemukan tim kita dilapangan, sejauh ini masih kartu nama yang dilampirkan dan Surat Model C-1 KwK sebanyak 6 lembar," tuturnya. 

Maka dari itu, lanjut Ranto, sebagai kuasa hukum Paslon 1, pihaknya meminta Bawaslu Tapsel dan Bawaslu Sumut, KPU Tapsel dan KPU Sumut agar segera menginvestigasi dan menindak serta memberikan sanksi kepada oknum-oknum penyelenggara Pemilu yang diduga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut 

"Kami minta kepada penyelengara Pemilu agar segera menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa orang-orang yang terlibat dalam pembagian Surat Model C-1 KWK ini. Jika terbukti ada keterlibatan oknum penyelenggara, segera pecat dan akan ada sanksi hukum kepada mereka," ketusnya.  

"Kami juga sudah melakukan kordinasi dengan KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Untuk itu, Sentra Gakumdu Tapsel harus mendalami laporan kami tersebut karena hal ini bisa saja terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Tapsel Selatan," urainya.

Terakhir Ranto meminta kepada seluruh pihak termasuk penyelenggara Pemilu, agar bersikap netral menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Agar penyelenggara Pilkada ini dapat berjalan dengan sukses, aman dan damai. (sus).

Share:
Komentar

Berita Terkini