Usaha Café Terdampak Pandemi Covid-19, Butuh Bantuan Dana Pemerintah

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

 


dailysatu.com - Sejak pandemi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) melanda Indonesia, termasuk Kota Medan, banyak usaha café yang terdampak, karena pengunjung yang ingin ‘nongkrong’ minum kopi jauh berkurang, dibanding sebelum Virus Corona menyebar, sehingga butuh bantuan dana dari pemerintah.

Hal ini diakui salah seorang pengusaha café di Medan HM Nezar Djoeli ST kepada wartawan Rabu (4/11/2020) di Café ‘de empatbelas coffee’ Jalan Armada 14 Medan, terkait dampak Pandemi Covid 19 terhadap usaha café.

Menurut Nezar, merebaknya Pandemi Covid 19 sudah pasti usaha-usaha menengah kebawah seperti café-café (tempat ngopi-ngopi) tedampak. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perkonomian usaha cafe yang merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama awal-awal Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia.

Karena, lanjut Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tidak keluar rumah alias Stay at Home, meski Kota Medan tidak mengeluarkan kebijakan PSBB seperti DKI Jakarta.

”Meski demikian, masyarakat lebih memilih tetap berada di rumah ketimbang keluar, karena setiap café-café dilakukan razia dari pemerintah daerah setempat. Tapi sekarang, Alhamdulillah sudah mulai ada sedikit kelonggaran, tapi pengunjung masih belum banyak,” ujarnya.

Meski usaha café dibenarkan dibuka kembali, lanjut Nezar, café ‘de empatbelas cofee’ tetap menerapkan protokol kesehatan, dengan menyiapkan tempat cuci tangan, mengurangi jumlah kursi untuk  menjaga jarak dan setiap pengunjung harus mengunakan masker.

“Bagi pengunjung harus mencuci tangan lebih dahulu sebelum masuk areal café dan bagi yang tidak memakai masker, kita sediakan masker,” ucapnya.

Dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini, ungkapnya, usaha café sangat berharap bantuan dari pemerintah, seperti di negara-negara maju. Contohnya Jerman memberikan fasilitas kepada pengusaha dari kecil sampai besar atas pinjaman dari negara dalam jangka cukup panjang guna menstabilitaskan ekonomi rakyatnya.

Terkait adanya bantuan bagi UMKM Rp2,4 juta, Nezar Djoeli menyebutkan, tidak ada kejelasan tentang stadarisasi prosedur pengurusan untuk memperoleh bantuan dana yang ada di negeri ini.

“Ada yang mengatakan bantuan melalui pengisian aplikasi, ada yang mengatakan melalui kantor pos, ada mengatakan bantuan melalui bank pemerintah, seperti BRI. Tapi setelah dilakukan pengurusan masing-masing pihak menyatakan bukan tugas dan wewenang mereka,” terangnya.

Harusnya, masih katra Nezar, pemerintah menetapkan prosedur bantuan dampak Covid 19, agar jangan hanya ‘isapan jempol’ seolah-olah hanya pencitraan terhadap lebijakan-kebijakan yang dikeluar presiden. Mekanisme pengurusannya tidak diketahui khalak ramai. Selain itu, sistem persyaratan jangan dipersulit.

 “Terkadang persyaratan, seperti keterangan usaha dari kelurahan, tapi tiba di kelurahan dipersulit, bahkan minta uang untuk mengeluarkan surat tersebut. Ada baiknya surat keterangan usaha itu cukup dari kepala lingkungan yang mengetahui secara pasti warganya berusaha apa tidak,” pungkasnya. (sus).

Share:
Komentar

Berita Terkini