Soal Sisa Galian Proyek, Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Terkesan Tak Peduli

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Kinerja aparatur Pemerintah Kota (Pemko) Medan ditingkat kelurahan dan kecamatan terkesan tidak perduli terhadap penataan kota, saat menuju pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Ini terlihat jelas dilokasi sekitar Jalan Sudirman, Jalan S Parman dan Jalan Mongonsidi dekat Jembatan Babura yang masih banyak sisa galian proyek drainase ataupun sisa galian proyek dari perusahaan yang melakukan kegiatan disepanjang jalan tersebut. Sehingga menyebabkan rusaknya jalan protokol kelas 1 dan menjadikan sumber kemacetan lalu lintas ditengah-tengah kondisi Pandemi Covid 19 yang sangat memprihatinkan inik," kata Politisi Senior Partai NasDem, H.M. Nezar Djoeli ST kepada wartawan di Medan, Rabu (25/11/2020). 

Nezar juga menjelaskan dengan kondisi Medan sepeti itu, terlihat bahwa tidak adanya rasa tanggungjawab terhadap jabatan yang diemban oleh aparatur pemerintahan ditingkat kelurahan maupun kecamatan dan karena merasa saat ini masih belum ada pemangku jabatan tertinggi di Kota Medan. 

"Dari tingkat kepala lingkungan (Kepling) sampai kecamatan pun tidak berupaya segera menegur atau membersihkan orang-orang yang memiliki tanggungjawab atas kegiatan tersebut. Sehingga menambah catatan bobroknya para pemangku kekuasaan ditingkat lurah dan camat serta para pemangku kepentingan," cetus Anggota DPRD Sumut daerah pemilihan (Dapil) Sumut 1 periode 2014-2019 ini. 

Maka dari itu, tegas Nezar, kepala dinas terkait atau Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan harus tegas dan mengambil sikap atas kondisi ini. Anggota dewan pun terkesan acuh tak acuh serta tidak tanggap akan situasi ini. Mana rasa tanggungjawab akan situasi ini dan tanggungjawab kita terhadap hal ini. Medan yang kita cintai ini terkesan auto pilot. Selain itu, Ok Walikota Medan pun juga terkesan tidak tanggap akan hal ini. Didepan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pun tidak dipedulikan kebersihan dan keindahan kota. Apalagi didaerah- daerah yang banyak penduduknya. Di Jalan Protokol saja bisa terjadi seperti ini, apalagi di kelurahan-kelurahan yang berada dibatas kota," ketusnya.

"Jujur saya merasa sedih melihat kondisi ini. Karena peran lurah dan camat tidak ada dalam kekosongan Pemerintahan Kota Medan menuju Pilkada. Tidak hanya itu, Pj Walikota juga tidak dianggap sebagai pucuk pimpinan tertinggi saat ini karena sifatnya hanya temporari,"cetusnya.

Maka dari itu, masih kata Nezar, siapapun nanti yang akan menjadi Walikota Medan agar mengevaluasi seluruh jajarannya dari mulai tingkat atas sampai kebawah. 

"Dan 'dibuang' saja pejabat-pejabat yang hanya memikirkan diri sendiri yang memang money follow program bukan program follow money," pungkas Nezar yang juga Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empatbelas. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini