R-APBD Sumut TA 2021 Rp13,7 T Perlu Dikritisi Pengalokasiannya

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

daliysatu.com - Seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) diajak untuk mengkritisi Rancangan Anggaran Pembelanjaan dan pendapatan Daerah (R-APBD) Tahun 2021 yang mencapai Rp13,7 triliun yang sudah diajukan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu)  ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, agar pengalokasiannya berpihak kepada rakyat dan pembangunan provinsi ini.        

"Dalam rancangan APBD Sumut TA 2021 yang diajukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ke DPRD Sumut, masih banyak yang perlu dikritisi, agar pengalokasian nantinya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dan pembangunan di Sumut," kata Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritongan kepada wartawan di Medan, Senin (23/11/2020).

Dijelaskan Zeira yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) ini, dari  Rp13,7 triliun nilai total APBD 2021, hanya Rp1 triliun yang dialokasikan untuk  belanja modal atau hanya 8 persen dari nilai total APBD, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi, agar terjadi keseimbangan pembangunan.

"Sementara untuk belanja penyertaan modal untuk perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tergolong besar mencapai Rp207 miliar yang diplot dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020.  Padahal SiLPA tersebut belum ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Selain itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dari Rp207 miliar total penyertaan modal ke perusahaan BUMD tersebut, PT Bank Sumut memperoleh kucuran dana sebesar Rp100 miliar, PT Perkebunan Sumut sebesar Rp80 miliar, PT PDAM Tirtanadi sebesar Rp11 miliar, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Rp6 miliar dan PT Dhirga Surya Rp10 miliar.

"Jumlah penyertaan modal tersebut sebaiknya ditelaah dulu,  perusahaan mana yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, PT PDAM Tirtanadi hendaknya tidak perlu lagi diberi penyertaan modal, karena uang yang tertahan di kas perusahaan itu hampir mencapai Rp300 miliar yang belum digunakan," cetusnya.

Jika kas yang tertahan sebesar Rp300 miliar pun sampai saat ini belum digunakan, masih kata Zeira, untuk apa lagi diberikan penyertaan modal, karena akan percuma kalau tidak digunakan secara maksimal.

Zeira bahkan mengusulkan, agar penyertaan modal ini lebih baik ditampung di P-APBD 2021 mendatang, setelah keluarnya audit BPK secara final dan R-APBD ini sebaiknya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah terkena refocusing untuk penanggulangan Covid-19.

"Pedoman penyusunan APBD 2021 harus sesuai mekanisme Permendagri No 64 Tahun 2020, jangan lagi menunda-nunda waktu atau menggampang-gampangkan  mekanisme pembahasannya, sehingga tidak bisa secara detail meneliti program-program belanja di APBD Sumut TA 2021," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini