Poaradda Nababan: Tirtanadi Bisa Maju Jika Tidak Dikelola Pemprovsu

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

 



DailySatu.com, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dr Poarrada Nababan pesimis terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi yang mampu berbenah kearah yang lebih maju, pasca Direktur baru Kabir Bedi.

“Mau ada Dirut ataupun tak ada Dirut, diyakini akan begitu-begitu juga tak ada perubahan, jika Tirtanadi tetap dibawah pengelolaan Pemprov Sumut,” ujarnya menjawab pers, Jumat (27/11/2020).

Poaradda mengaku tak begitu yakin Kabir Bedi mampu membuat lompatan besar untuk kemajuan BUMD tersebut. Bahkan keluhan masyarakat pelanggan seperti air mati dan air kotor akan tetap mengemuka seperti yang terus terjadi hingga saat ini.

Menurutnya, Tirtanadi diyakin bisa maju jika sistem pengelolaanya diambil alih oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan, bahkan diswastakan saja agar lebih profesional dan mampu mendongkrak sumber PAD.

Poarrada juga mengaku yakin jika dikelola secara profesional perusahaan tersebut akan mampu memberi keuntungan bagi daerah dan tidak terus menjadi beban APBD Sumut. Pasalnya hingga saat ini, Tirtanadi masih terus berharap penyertaan modal, dengan alasan untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

“Setiap tahun anggaran terus membebani APBD dengan minta penyertaan modal. Tapi kondisi air justru semakin parah,” kata legislator dua periode ini.

Sebagaimana pada pembahasan APBD Tahun 2021, tercatat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp207 miliar untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD Sumut. Dari angka tersebut Rp11 miliar diantaranya untuk PDAM Tirtanadi.

Selebihnya untuk PT Bank Sumut Rp100 miliar, PT Perkebunan Rp80 miliar, PT Aneka Industri dan Jasa Rp6 miliar dan PT Dhirga Surya Rp10 miliar.

“Ini merupakan pemborosan, terus minta penyertaan modal dan sampai kapan pun tak akan mungkin bisa memberikan kotribusi terhadap PAD karena alasan belum memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut 50 persen,” ketusnya.

Padahal, masih kata Poarrada, target 50 persen itu tidak mungkin bisa tercapai, karena beberapa Pemkab/Pemko di Sumut masing-masing telah memiliki PDAM juga, seperti Binjai, Batu Bara, Simalungun dan Tanah Karo.

“Jadi kesannya cuma akal-akalan saja jika Tirtanadi tetap dikelola Pemprov Sumut dan terus disuntik modalnya namun tak kunjung bisa berkontribusi terhadap PAD. Kalau memang usaha menjual air ini bisnis sifatnya ya harus bisnis. Jangan berkedok sosial tapi terus menguras uang rakyat,” tandasnya. (sus).

Share:
Komentar

Berita Terkini