Poaradda Nababan: Tidak Boleh Ada Sanksi Pidana atau Denda Didalam Perda Covid 19

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


dailysatu.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) yang sedang dalam pembahasan untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) nantinya, tidak perlu membuat sanksi pidana maupun denda didalam aturan tersebut. Karena nantinya semakin membuat resah dan terkesan memiskinkan masyarakat.

“Saran saya tidak perlu memberikan sanksi pidana atau sanksi denda dalam membuat Perda. Karena itu nantinya akan semakin membuat masyarakat resah dan terkesan memiskinkan. Hukuman yang diberikan cukup membeli Masker dan membacakan poin-poin dampak Covid 19 jika tidak memakai Masker ditempat keramaian,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, dr Poaradda Nababan kepada wartawan diruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (24/11/2020). 

Poaradda mengingatkan bahwa masyarakat Sumut tidak hanya terdiri dari satu suku saja, melainkan terdiri dari beberapa suku, dan area wilayah juga tidak sama. Selain itu, kehidupan ragam budaya masyarakatnya juga berbeda, sehingga tidak mungkin masyarakat yang tinggal diwilayah pedesaan selalu memakai Masker jika sedang bekerja di ladang atau sawah.

“Ini nantinya akan menimbulkan amarah masyarakat. Karena kita tahu sendiri, petani yang bekerja di ladang atau di sawah jauh dari keramaian. Dan belum tentu masyarakatnya menerima. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal diperkotaan, seperti Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Siantar, Sibolga, Tanjung Balai dan Sidimpuan, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja didalam ruangan atau kantor dan sering pergi ketempat keramaian. Maka mereka pasti akan memakai Masker tanpa harus disuruh ataupun ada regulasi yang mengikatnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Poardda, penerapan memakai Masker ini juga tidaklah harus diterapkan bagi masyarakat yang sedang mengendarai mobil, baik saat kerja maupun melancong.

“Memakai masker dalam satu keluarga di mobil itu namanya menteror, karena mereka satu rumah dan mobil adalah identik satu rumah dalam keluarga. Karena orang yang masuk dalam mobil satu keluarga jadi tidak ada alasan paksaan dan sanksi memakai masker. Sama seperti orang diladang, tidak ada alasan orang disuruh pakai masker. Tidak masuk akal kalau dirajia,” ketus Politisi PDI Perjuangan tersebut.  

Menurut Poaradda, yang harus diperhatikan dan diterapkan jika Perda itu nantinya disahkan menjadi sebuah regulasi yang sah adalah mensosialisasikannya sampai ketingkat pedesaan, serta pengawasan dalam penerapannya, termasuk pengawasan bagi oknum yang melakukan rajia dilapangan.

Selain itu, lanjutnya, sanksi yang harus diberikan bagi masyarakat bagi yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah adalah menyuruh yang terkena rajia untuk membacakan dengan lantang dampak dari Corona itu dan membeli masker.

“Cukup itu saja sanksi yang diberikan. Tidak perlu sanksi denda apalagi pidana. Itu sama saja semakin meresahkan rakyat dan itu tidak boleh,” pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini