Penyusunan APBD Kewenangan Pemda, Kata Fraksi Hanura DPRD Gunungistoli

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Fraksi Hanura DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Ranperda APBD Kota Gunungsitoli TA 2021.

Pemandangan fraksi itu dibacakan Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Gunungsitoli, Firman Zebua SH, dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli, Rabu (4/11/2020).

Firman menyebut, setelah pihaknya mendengarkan penjelasan umum Pjs. Walikota Gunungsitoli tentang penghantar nota keuangan Ranperda APBD TA 2021, maka fraksi Hanura menyampaikan beberapa pendapat.

"Penyusunan APBD harus berdasarkan prinsip, tetapi tidak bertentangan terhadap kepentingan umum dan perundang-undangan. Penyusunan APBD merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun wajib efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab, serta dengan memperhatikan keadilan dan manfaat kepada masyarakat", kata Firman.

Fraksi Hanura melihat, lanjutnya, penanganan pandemi Covid-19 tetap akan menjadi prioritas dalam APBD 2021. Baik dari sisi pengawasan, protokol kesehatan, maupun pencegahan dan penanganan.

"Penanganan pandemi Covid-19 telah di muat dalam program kegiatan perangkat daerah terkait. Dimana merupakan hasil singkronisasi yang tertuang pada KUA-PPAS. Melalui paripurna ini, fraksi Hanura berharap agar program tersebut terwujud sebagai dinamika, pergerakan lingkungan, dan aspirasi prioritas masyarakat", ujar Firman. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini