Masa Kampanye, Bawaslu Proses 10 Kasus Pelanggaran Pilkada Asahan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan, memproses sebanyak 10 laporan masyarakat dan temuan pelanggaran pemiihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dalam masa kampanye.

Dari temuan itu, sebanyak  7 orang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan masyarakat dan yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan pelanggaran pemilu.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Asahan, Khomaedi Hambali Sihambaton kepada dailysatu, Selasa (17/11/2020) di Kisaran. Dikatakannya, sejak memasuki Pilkada,Bawaslu sudah memproses sebanyak 10 laporan masyarakat dan temuan Bawaslu terhadap pelanggaran Pilkada Asahan.

"Sejak Pilkada Asahan bergulir, Bawaslu sudah menerima sebanyak 10 laporan dan temuan pelanggaran. Dari 10 laporan dan temuan itu, pelakunya adalah sebanyak 7 orang ASN yang terlibat diduga tidak netral," tegas Khomaedi Hambali Sihambaton.

Dari 7 ASN yang dilaporkan, tambah Khomaedi, ada nama Taufik Zainal Abidin, selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Asahan,yang saat itu menjabat diduga tidak netral. 

Begitu juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadis Kominfo) Kabupaten Asahan, Rahmad Hidayat Siregar, juga ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga tidak netral,karena dilaporkan berada di kantor pemenangan Paslon.

Selain itu, Kasat Pol PP Asahan, Sofian Manulang, kasus ini juga ditindak lanjuti ke KASN karena diduga tidak netral karena mengikutin pendaftaran Paslon saat kampanye.Selanjutnya,satu orang ASN lainnya yang yang ditindak lanjuti ke KASN, atasnama Supriono.

Sedangkan kasus ASN lainnya, yang tidak dilanjutkan karena tidak terbukti yakni, Berani Simbolon, Mohd. Akhiar, Darwin Tambunan. Kasus mereka diberhentikan oleh Bawaslu dikarenakan tidak terbukti. 

"Diduga tidak netral dan sudah melakukan pelanggaran Pilkada. Sebanyak 3 oknum ASN sudah kami lanjutin kasusnya ke KASN. Sedangkan 3 lagi,kami hentikan kasusnya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran," tegas Khomaedi Hambali Sihambaton.

Sementara, lanjut Khomaedi, dua kasus lainnya yang didapat dari laporan warga dan temuan,dua diantaranya tak terbukti, dan satu masih berlangsung.

Kasus yang tidak terbukti, sambung, Khomaedi,kasus laporan Paslon nomor 2,Surya dan Taufik Zainal Abidin, juga diberhentikan oleh Bawaslu Asahan,karena tidak terbukti melakukan pengerahan massa saat mendaftar ke KPU dimasa Pandemi Covid19.

Sedangkan kasus lainnya,yakni kasus pengeruskan Alat Peraga Kampanye (APK) milik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Asahan ST 20,yang dirusak orang tidak dikenal. Hingga kini kasusnya masih diproses.

"Kasus laporan Paslon itu diduga terkena pelanggaran pengerahan masa dalam jumlah besar, saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengikuti prokes. Makanya Paslon itu kami periksa. Namun kasusnya kami hentikan. Sedangkan kasus pengerusakan APK hingga kini masih kami proses," jelas Khomaedi Hambali Sihambaton.(Hen)

Share:
Komentar

Berita Terkini