Gubsu Diingatkan Untuk Memaksimalkan Penggunaan Dana PEN

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo

 


DailySatu.com, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didorong agar segera memaksimalkan pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui bentuk pinjaman guna membiayai pembangunan yang tertunda akibat Pandemi Covid-19.

Pemprovsu didorong maksimalkan dana PEN yang hingga saat ini baru terealisasi 49,5 persen secara nasional. Sejauh ini, dana PEN tahun 2020 yang dikucurkan Rp 2 triliun, baru sekitar 50 persen yang terealisasi, sehingga kita dorong untuk lebih memaksimalkannya,” kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, H M Subandi di ruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (3011/2020).

Politisi Partai Gerindra itu merespon pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan pada R-APBD Provsu tahun 2021, yang disampaikan melalui rapat paripurna dipimpin wakil ketua dewan Rahmansyah Sibarani, di gedung DPRD Sumut.

Berdasarkan data, realisasi anggaran PEN dan Penanganan Covid-19 sudah mencapai Rp344,11 triliun atau 49,5 persen dari pagu Rp695,2 triliun, sehingga secara keseluruhan masih perlu dimanfaatkan lebih maksimal.

Menurut Subandi, salah satu pembangunan yang perlu mendapat kucuran dana adalah sarana dan prasarana di Sport Centre, di Batangkuis, Deli Serdang, yang tertunda karena ketiadaan dana tambahan.

“Masih perlu suntikan dana lagi agar pembangunannya segera rampung untuk dijadikan venue PON XXI tahun 2024 yang digelar dua provinsi, yakni Sumut-Aceh,” tuturnya.

Selanjutnya, Rumah Sakit Haji Medan yang bertaraf internasional di Medan Estate, DS, dengan menggunakan lahan sekitar 6 hektare dan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,8 triliun.

Dijelaskan Subandi, dengan pemanfaatan dana PEN yang seluruh 34 provinsi Indonesia, ekonomi daerah akan menggeliat kembali. “Untuk di Sumut, tentu saja aktifitas ekonomi yang stagnan akibat Covid-19 bangkit kembali,” ujarnya.

Subandi menyayangkan pandangan yang menyebutkan proses penggunaan dana PEN rumit dan dikhawatirkan membawa masalah. “Ini beda dengan APBD yang dirancang, disusun dan dibahas. Adapun dana PEN, tinggal buat proposal, dan diusulkan dan nantinya akan ditampung,” ujarnya.

Dana ini disalurkan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang merupakan perusahaan plat merah yang dikeloloa Kementrian Keuangan RI.

“Tugas kita setelah dana direalisasikan, adalah tentu saja melakukan pengawasan sejauh mana pelaksanaannya di lapangan,” katanya.

Dengan skim pinjaman yang diusulkan Pemprovsu melalui Gubsu, DPRD Sumut tentu saja berharap selain dapat dimanfaatkan, pembangunan yang mengalami kendala dana dapat diupayakan penyelesaiannya.

Sebelumnya, Fraksi Gerindra FPRD Sumut menilai, pinjaman hutang ke PT SMI merupakan iktiar Gubsu untuk memperbaiki dan membenahi infrastruktur Sumatera Utara ke depannya lebih baik.

Penilaian ini diungkapkan Jurubicara Fraksi Gerindra Azmi Yuli, dalam pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan R-APBD Provsu tahun 2021, disampaaikan melalui rapar paripurna dipimpin wakil ketua dewan Rahmansyah Sibarani, kemarin.

Dikatakannya, salah satu upaya pemerintah provinsi meningkatkan kualitas pembenahan infrastruktur melaui pinjaman ke PT SMI.

Hal itu sebuah jalan ikhtiar gubernur memperbaiki, membenahi dan membuat wajah infrastruktur Sumut lebih baik.

Kalaupun harus melakukan pinjaman, Fraksi Gerindra mengingatkan Gubsu memikirkan skema pembayaran hutang pinjaman tersebut, agar rencana pinjaman itu dibahas dalam forum tersendiri, agar pinjaman itu benar optimal peruntukannya.

“Kami tidak ingin gubenur meninggalkan jejak hutang, nantinya jadi beban pemerintah dan rakyat Sumut. Kami ingin Gubsu tidak bekerja sendirian agar langkah menjawab segala persoalan dan langkah membangunan Sumut tidak diselesaikan melalui pinjaman dana,” pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini