Bersama Kejari Belawan, Tirtanadi Sumut Gelar Pemahaman Keperdataan dan Praktik Anti Korupsi

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) menggelar kegiatan 'Pemahaman Keperdataan dan Praktik Anti Korupsi' yang diikuti seluruh Kepala Divisi, Kepala Cabang dan Kepal Bagian di Lantai IV Kantor Tirtanadi Jalan SM Raja Medan, Senin (2/11/2020). 

Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Joni Mulyadi yang didampingi Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Melanie, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk lebih memahami tentang keperdataan dan praktek anti korupsi di lingkungan PDAM Tirtanadi. 

"Kegiatan ini sangat berguna bagi seluruh kepala divisi dan kepala cabang dalam menjalankan tugas di lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Joni.

Pada kesempatan itu Joni juga meminta kepada seluruh peserta agar serius mengikuti sosialisasi ini karena kedepannya diharapkan tidak ada lagi yang tersandung masalah hukum, yang berakibat pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat pelanggan.

Sementara Kajari Belawan Ikeu Bahtiar  dihadapan peserta menyampaikan bahwa jaksa adalah pengacara negara dalam penegakan hukum, untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak - hak keperdataan masyarakat.

Bahtiar juga menjelaskan bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara juga dapat memberikan bantuan hukum baik dalam bidang perdata maupun Tata Usaha Negara untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah baik Lembaga Negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan surat kuasa khusus.

Selain itu, lanjut Bahtiar, Jaksa sebagai Pengacara Negara juga dapat memberikan pertimbangan hukum dengan memberikan pendapat hukum atau pendampingan hukum, atas permintaan BUMN/BUMD yang pelaksanaanya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN ), Kajati dan Kajari. 

"Jaksa juga sebagai mediator dan fasilitator ketika terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah baik BUMN/BUMD dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara," kata Bahtiar. 

 Acara yang berlangsung penuh semangat dari peserta "dibanjiri" tanya jawab dari peserta kepada Kajari Belawan Bahtiar dan dijawab dengan keakraban. 

Hadir juga pada acara tersebut Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Arif Kadarman, Kasi Datun Andre Ginting beserta staf Kejari Belawan lainnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini