Bantuan RTLH Diduga Sarat KKN, Kapolres Humbahas: Kita Perdalam Dulu

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Menindaklanjuti permintaan DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KERISTA Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam proses pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) antara pihak penyelenggara dan penyedia bahan material yang diduga adanya sarat KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), Kapolres Humbahas AKBP Ronny Nicolas Sidabutar SH, SIK, MH, akan mendalaminya.

Hal itu dikatakannya kepada awak media ini dalam pesan WhatsApp nya, Senin (23/11/2020). "Terimakasih infonya, kita perdalam dulu," balas Ronny.

Sebelumnya, Ketua DPC LSM KERISTA Kabupaten Humbahas Maniur Purba, meminta Aparat Penegak Hukum turun tangan dan periksa pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni atau yang kerap disebut dengan bedah rumah di daerah itu.

Hal itu dikatakannya melihat adanya keluhan para warga kurang mampu terhadap proses pelaksanaan program RTLH dari bantuan stimulan yang digulirkan pemerintah di wilayah Humbahas.

Bukan hanya itu, Maniur juga meminta pihak APH agar memeriksa pelaksana kegiatan dan pihak penyedia bahan material yang diduga ada "main mata" dalam pembuatan harga barang pada program pembangunan untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Humbahas.

"Kita dari Lembaga Swadaya Masyarakat meminta pihak APH untuk memeriksa pihak pelaksana kegiatan dan penyedia barang yang berkaitan dengan pembangunan RTLH tersebut. Dimana yang kami ketahui, bahwa harga barang untuk pembangunan rumah tidak layak huni tersebut cukup tinggi dan tidak wajar," ucap Maniur.

Maniur juga menilai, Program pembangunan RTLH bukan untuk meringankan beban warga kurang mampu, namun malah memperberat beban dan terkesan menjadi ajang manfaat untuk Korupsi bagi pihak-pihak tertentu dan disinyalir sudah ada pengkondisian.

"Pokoknya, kita harapkan pihak APH turun kelapangan. Kasihan warga yang mendapat bantuan. Saya lihat program ini bukan lagi meringankan beban masyarakat, tapi malah menambah beban. Dimana harga materialnya cukup tinggi dan terkesan sudah ada pengkondisian pihak-pihak tertentu," ungkapnya.

Salah satu penerima bantuan RTLH yang tidak ingin disebutkan namanya mengeluhkan harga material yang ditetapkan pihak penyedia. Dimana penerima bantuan harus membayar material dengan harga tinggi.

"Semua harga barang yang saya terima sangat tinggi, tidak seperti harga biasa. Salah satu contohnya, harga batu bata, dimana harga yang dikasih sama kami Rp 700/biji, padahal ada keluarga di sini beli batu bata bisa dapat Rp 380 - Rp 400/biji. Harga semen juga dibuat Rp. 75.000/zak, padahal biasa kami beli Rp. 66.000/zak,"kesalnya.

Sebelumnya juga, Kasi Perumahan, Dinas Perkim Humbahas, Dina Simamora selaku tim teknis RTLH, mengatakan kepada wartawan, Senin (16/11/2020), bahwa pelaksanaan RTLH di Kabupaten Humbahas sudah sesuai prosedur.

"Jika ada warga yang mengeluh atas pelaksanaan RTLH, bisa datang ke kantor. Kadang kita sudah mengusulkan belum tentu dapat, dan yang dapat bedah rumah adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah," ucapnya.

Disinggung soal adanya dugaan bahwa pihak penyelenggara dengan penyedia bahan material ada "kong kali kong" atau sarat KKN dalam harga bahan. Hal itu dibantahnya.

"Tidak betul itu ito. Kita bekerja profesional dan sudah sesuai dengan prosedur. Jika ada yang mau ikut dalam menyedia bahan, silahkan ikut mendaftar dan silahkan diusulkan, dan sebelum menghunjuk penyedia, kita survey dulu ito," ungkapnya.(ds/carlos)

Share:
Komentar

Berita Terkini