APH Diminta Turun dan Periksa Proses Pelaksanaan Bantuan RTLH di Humbahas

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com - 
Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KERISTA (Kinerja Rakyat Independen Sikapi Pemerintah) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Maniur Purba, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan dan periksa pelaksanaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah itu.

Hal itu dikatakannya melihat adanya keluhan para warga kurang mampu terhadap proses pelaksanaan program RTLH di wilayah Humbahas.

Bukan hanya itu, Maniur juga meminta pihak APH agar memeriksa pelaksana kegiatan dan pihak penyedia bahan material yang diduga ada "main mata" dalam pembuatan harga barang pada program pembangunan untuk keluarga kurang mampu di Kabupaten Humbahas.

"Kita dari Lembaga Swadaya Masyarakat meminta pihak APH untuk memeriksa pihak pelaksana kegiatan dan penyedia barang yang berkaitan dengan pembangunan RTLH tersebut. Dimana yang kami ketahui, bahwa harga barang untuk pembangunan rumah tidak layak huni tersebut cukup tinggi dan tidak wajar," ucap Maniur.

Maniur juga menilai, Program pembangunan RTLH bukan untuk meringankan beban warga kurang mampu, namun malah memperberat beban dan terkesan menjadi ajang manfaat untuk Korupsi bagi pihak-pihak tertentu dan disinyalir sudah ada pengkondisian.

"Pokoknya, kita harapkan pihak APH turun kelapangan. Kasihan warga yang mendapat bantuan. Saya lihat program ini bukan lagi meringankan beban masyarakat, tapi malah menambah beban. Dimana harga materialnya cukup tinggi dan terkesan sudah ada pengkondisian pihak-pihak tertentu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diduga tidak tepat sasaran. Pasalnya, beberapa warga mengeluhkan bantuan RTLH dari bantuan stimulan yang digulirkan pemerintah itu.

"Saya heran melihat sistem dipemerintahan kita ini, saya warga Desa Lumban Purba yang jelas sangat membutuhkan bantuan tersebut tidak dapat," ujar salah seorang warga Desa Lumban Purba, Sarido Simamora kepada wartawan baru-baru ini.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pembagian bantuan RTLH di Desa itu terkesan tebang pilih dan diduga sarat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

"Menurut saya, tidak pas lah pemberian bantuan dan banyak kejanggalan di Desa ini. Paling mirisnya, ada di Desa ini yang suami istri kerja di Pemkab Humbahas tapi bisa dapat RTLH, padahal saya sudah bertahun-tahun mengusulkan dan seorang petani yang sangat membutuhkan bantuan tersebut tidak dapat sampai sekarang," kesalnya.

Sarido juga meminta, agar pelaksanaan dan pemberian bantuan RTLH di daerah itu dilakukan dengan profesional dan adil.

Bukan hanya itu, salah satu penerima bantuan RTLH yang tidak ingin disebutkan namanya juga mengeluhkan harga material yang ditetapkan pihak penyedia. Dimana penerima bantuan harus membayar material dengan harga tinggi.

"Semua harga barang yang saya terima sangat tinggi, tidak seperti harga biasa. Salah satu contohnya, harga batu bata, dimana harga yang dikasih sama kami Rp 700/biji, padahal ada keluarga di sini beli batu bata bisa dapat Rp 380 - Rp 400/biji," kesalnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Perumahan, Dinas Perkim Humbahas, Dina Simamora selaku tim teknis RTLH, mengatakan kepada wartawan, Senin (16/11/2020), bahwa pelaksanaan RTLH di Kabupaten Humbahas sudah sesuai prosedur.

"Jika ada warga yang mengeluh atas pelaksanaan RTLH, bisa datang ke kantor. Kadang kita sudah mengusulkan belum tentu dapat, dan yang dapat bedah rumah adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah," ucapnya.

Disinggung soal adanya dugaan bahwa pihak penyelenggara dengan penyedia bahan material ada "kong kali kong" atau sarat KKN dalam harga bahan. Hal itu dibantahnya.

"Tidak betul itu ito. Kita bekerja profesional dan sudah sesuai dengan prosedur. Jika ada yang mau ikut dalam menyedia bahan, silahkan ikut mendaftar dan silahkan diusulkan, dan sebelum menghunjuk penyedia, kita survey dulu ito," ungkapnya.(ds/carlos)

Share:
Komentar

Berita Terkini