6 Catatan Fraksi Demokrat Atas Ranperda APBD Gunungsitoli TA 2021

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Fraksi Demokrat DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menyampaikan enam catatannya atas Ranperda APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021.

Ke enam catatan itu dibacakan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Gunungsitoli, Trimen Vebrianto Harefa, dihadapan Pjs. Walikota Gunungsitoli, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi, Rabu (4/11/2020).

Adapun ke enam catatan fraksi Demokrat tersebut, diantaranya.

1. Fraksi Demokrat mengapresiasi nota keuangan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2020. Meski dengan segala dinamika yang terjadi hal ini dapat terlaksana, serta di tengah pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

2. Fraksi Demokrat berharap, agar dalam peningkatan pendapatan Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan lebih aktif mengupayakan dana insentif daerah. Sebagaimana diketahui, tahun ini dana tersebut mampu memberikan suntikan anggran bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Fraksi Demokrat berharap, agar terkait belanja daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan program yang memihak pada kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

4. Fraksi Demokrat juga mendorong, agar Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengoptimalisasi dan memberdayakan pelaku UMKM. Karena Upaya tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat yang lemah akibat dampak pandemi covid 19.

5. Fraksi Demokrat berharap, agar Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat memperhatikan sarana infrastruktur air bersih. Sebagaimana diketahui, air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Sebab, hampir tiap tahun masyarakat mengeluhkan tentang ketersediaan sarana ini.

6. Fraksi Demokrat berharap, dengan terlaksananya semua mekanisme dan tahapan pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan Komisi, Banggar, TAPD, dan perangkat daerah, maka muatan materi Ranperda APBD TA 2021 berisikan program prioritas yang disepakati. Segala catatan, kritis, serta konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD kiranya ditindaklanjuti TAPD melalui perangkat daerah. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini