5 Catatan Fraksi Gerindra DPRD Gunungsitoli Soal Ranperda APBD 2021

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Fraksi Gerindra DPRD Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda APBD Kota Gunungsitoli TA 2021.

Pendapat akhir itu dibacakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Gunungsitoli, Ridwan Zega, dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kamis (5/11/2020).

Ada lima yang menjadi catatan penting fraksi Gerindra dalam pendapat akhirnya. Ke lima catatan tersebut, adalah:

1. Fraksi Gerindra berpesan, agar Perda APBD Kota Gunungsitoli TA 2021 beserta lampirannya dapat dicermati dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana APBD TA 2021 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, hal itu karena diterbitkannya tida regulasi baru dari pemerintah pusat. Yakni pertama Permen nomor 12 tahun 2019, kedua Permendagri nomor 90 tahun 2019, dan ketiga Permendagri Nomor 70 tahun 2019.

2. Fraksi Gerindra berharap, proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan R-APBD dapat berjalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Oleh sebab itu, fraksi Gerindra memandang perlu upaya dan kerja keras dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada Tahun 2021.

3. Memperhatikan aspek kondisi pada masa pandemi Covid-19, fraksi Gerindra berharap agar dalam memberikan pagu alokasi anggaran pada belanja daerah khususnya pos belanja modal setiap satuan kerja atau OPD yang mengelola program pembangunan dapat menampilkan kegiatan menyentuh, bermanfaat, dan dirasakan langsung masyarakat.

4. Dalam mengimplementasikan beberapa catatan sebagaimana dimaksud poin diatas, fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah mewujudkan komitmen terhadap usulan pembangunan yang merupakan aspirasi masyarakat sebagai skala prioritas pembangunan terintegrasi dan di input dalam dokumen e-pokir anggota DPRD.

5. Fraksi Gerindra berharap, agar regulasi terkait NJOP dan BPHTB yang diterbitkan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat diberikan ke DPRD Kota Gunungsitoli. Hal ini disampaikan sebagai bahan ke depan, supaya regulasi yang diterbitkan Pemerintah Kota Gunungsitoli tetap disampaikan ke DPRD Kota Gunungsitoli. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini