Ribuan Mahasiswa Demo Kantor DPRD, Ketua DPRD Asahan Tolak UU Cipta Kerja

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Asahan, melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Ahmad Yani Kisaran, Jumat (9/10/2020) sekira pukul 10:40 Wib.

Kedatangan ribuan mahasiswa yang tergabung dengan Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Buruh ,menuntut dan mendesak agar para dewan rakyat Asahan turut mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

"Kami meminta dan mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Perppu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Karrna Undang-undang Cipta Kerja, kami menilai menindas rakyat. Dan DPRD Asahan agar siap menyampaikan aspirasi kami sampai kepada bapak Presiden RI," teriak Ketua Cabang HMI Asahan, Andri Hermawan Purba dalam orasinya didepan ribuan demonstran.

"Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja kami nilai terlalu tergesa-gesa, sehingga menimbulkan penilaian negatif bagi masyarakat," teriak Ketua IMM Asahan Zahir Ghufron Siregar.

Sehingga, sambung Zahir Ghufron Siregar, pihaknya mendesak agar Presiden RI, Joko Widodo membuat Perppu pembatalan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa hari lalu.

Bahkan, kami dari massa Cipayung Plus mendesak DPRD Asahan untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, bila memang para wakil tersebut benar menyuarakan aspirasi masyarakat banyak.

"Kami minta supaya DPRD Asahan, agar mau menandatangani kesepakatan aspirasi dan menindaklanjutinya kepada pemerintah pusat dan DPR RI," tegas Zahir Ghufron lagi.

Sementara, perwakilan Aliansi Mahasiswa Buruh menilai UU Cipta Kerja merugikan buruh dan pekerja, salah satunya masalah pesangon.

Disebutkan orator Aliansi Mahasiswa Buruh,, UU Cipta Kerja mulai dari proses perancangan hingga pengesahannya, secara prosedur dan substansi dinilai cacat yang pada akhirnya menghasilkan banyak pasal yang tidak berpihak kepada kaum petani, buruh, nelayan, pelajar, pemuda dan lingkungan hidup.

"Banyak pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Jadi kami menilai Undang-undang Cipta Kerja bukan cara terbaik meningkatkan investasi tetapi sebagai jalan terbaik untuk memiskinkan kehidupan rakyat," ucap orator.

"Kami mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu Pembatalan Undang-undang Cipta Kerja," teriak massa secara serentak.

Usai melakukan orasi secara bergantian di gedung Dewan, akhirnya para mahasiswa yang melakukan demonstrasi diterima dan disambut oleh Ketua DPRD Asahan, Baharuddin Harahap SH.MH. Usai mendengarkan orasi dari massa, akhirnya Baharuddin menyebutkan bahwa DPRD Asahan dengan tegas menolak UU Cipta Kerja.

"Kami sepakat agar Undang-undang Cipta Kerja ditinjau kembali. Kami di sini, di DPRD Asahan bukan sebagai kotak-kotak fraksi, tetapi apa yang menjadi kehendak kami adalah representatif rakyat. Kami akan mengikuti apa kemauan dari masyarakat, mahasiswa dan buruh," tegas Baharuddin Harahap di depan para mahasiswa.

Untuk memastikannya, kata Baharuddin, kami dari DPRD Asahan akan langsung memberikan sikap turut menolak UU Cipta Kerja dengan mengirimkan surat langsung kepada Jokowi agar segera menerbitkan Perppu.

"Kami akan buat surat resmi, meminta Bapak Presiden, untuk menerbitkan Perppu terhadap Udang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Semoga saja bapak presiden mengabulkan permohonan kita semua," sebut Baharudin Harahap.

Terpisah, Ketua Cabang HMI Asahan, Andri Hermawan Purba mengapresiasi sikap DPRD Asahan yang turut mendukung apsirasi masyarakat Kabupaten Asahan.

Puas mendengar jawaban dari Ketua DPRD Asahan, para mahasiswa langsung membubarkan diri dengan tertib dan pulang kerumah masing masing dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Asahan.(Hen)

Share:
Komentar

Berita Terkini