Proyek Pemprov Sumut di Bakkara Humbahas Diduga Gunakan Material Tak Berizin

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Proyek Peningkatan Jalan Siabaksa-Bakkara yang menghabiskan anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) enam milyar lebih diduga menggunakan material illegal atau tak berizin.

Pasalnya, proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang berlokasi di Kecamatan Bakkara Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) itu diduga menggunakan material batu hasil galian dari lokasi proyek untuk pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) dan pembangunan drainase.

Ditemui dilokasi, Selasa (20/10/2020), P Sihombing selaku pengawas proyek dari UPT Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terkesan bertele-tele saat menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media. Dirinya mengatakan, bahwa hasil galian dari lokasi tersebut dibuang dan tidak bisa dipergunakan untuk proyek tersebut.

"Yang jelas, batu itu harus keras darimana pun itu, masalah jenis batu yang dipergunakan tidak ada tertulis di RAB, dan itu kita intruksikan agar hasil galiannya di buang  atau dipindahkan dan tidak bisa dipergunakan untuk keperluan proyek, itu selalu kita sampaikan, katanya.

Saat ditanya, apakah dirinya sebagai pengawas dari UPT dapat membuktikan bahwa material batu yang dipergunakan untuk proyek tersebut benar-benar di beli bukan dari lokasi proyek, dan apa konsekuensinya ketika proyek tersebut menggunakan material dari lokasi?, Sihombing pun malah bungkam dan berdalih agar konfirmasi dulu kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Disingung, apakah anggaran untuk mobilisasi bahan material batu tidak masuk dalam RAB?, Sihombing mengatakan, bahwa dalam rincian anggaran biaya ada tertuang untuk pembelian material bahan batu, termasuk  mobilisasi sesuai jarak tempuh.

"Benar, kalau dalam RAB jelas tertulis ada anggaran pembelian material batu dan  mobilisasinya, dan itu dibuat agar batu yang di pasang adalah batu yang di beli oleh kontraktor sesuai dengan yang tertulis dalam RAB. Namun namanya juga pemborong, kan pengen cari keuntungan juga, mau dari mana pun di ambil batu itu, yang penting batu itu keras," ucapnya.

Selain bahan material batu yang dipergunakan diduga bermasalah, proyek tersebut terkesan tidak transparan untuk diketahui umum. Pasalnya, papan informasi pada proyek ini tidak ada terlihat dipasang di sekitar lokasi proyek meski proyek ini sudah berjalan beberapa minggu. Hanya saja, menurut informasi, papan informasi proyek itu pernah di pasang akibat sebelumnya disorot wartawan, namun kemudian papan informasi tersebut kembali di buka dan tidak terpasang lagi.

Menanggapi ini, Wasek LSM KERISTA (Kinerja Rakyat Independen Sikapi Pemerintah) Humbahas, B Siregar kepada media ini, Selasa (20/10/2020) mengatakan, bahwa dirinya menduga pihak kontraktor dengan PPK dan Pengawas proyek ada main mata dalam proses pengerjaan proyek milyaran tersebut.

Menurutnya, pengawas dan PPK terkesan membiarkan kontraktor melakukan pekerjaannya tidak berdasarkan RAB yang sudah disepakati pada kontrak kerja, sehingga proyek ini disinyalir akan merugikan keuangan Negara atas dugaan tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi.

Regar meminta, Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun ke lokasi proyek, mengingat pekerjaan tersebut masih tahap pengerjaan. Dimana menurutnya, pihak yang menangani proyek tersebut ada terindikasi KKN.

"Ya, kita minta APH juga turun melakukan pengawasan pada proyek milyaran ini. dari awal pekerjaan saja sudah ada dugaan tidak sesuai spesifikasi. Dari lembaga, kita akan tetap memantau sampai pekerjaan ini memasuki tahap selesai dan akan menyuratinya," ujarnya.

Diketahui, proyek ini dikerjakan oleh CV Alster dengan nama pekerjaan, Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Jalan Siabaksa-Bakkara Batas Taput, nomor SPK:602/UPTJJ.DS-DMBK/Bang/34.010/1252/2020 dan nilai kontrak Rp.6.795.000.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020.(ds/carlos)

Share:
Komentar

Berita Terkini