Omnibus Law Disyahkan, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Asahan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Ratusan mahasiswa dari Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU), Universitas Asahan (UNA) dan Aliansi Mahasiswa Buruh Kabupaten Asahan melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Asahan Jalan Ahmad Yani, Kisaran, Kamis (8/10/2020) sekira pukul 11:00 WIB.

Kedatangan ratusan mahasiswa itu, terkait disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh DPR RI Pusat Sehingga membuat ratusan mahasiswa secara bersama sama "Menggeruduk" kantor dewan.

"Kami kesini untuk menyampaikan penolakkan mereka terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai sangat menindas rakyat kecil," ujar Presiden Mahasiswa IAIDU Asahan, Muhammad Kurniawan dalam orasinya di depan gedung dewan.

"Kami datang ke sini selaku mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat, agar DPRD Asahan bisa menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah di atasnya," sambung Muhammad Kurniawan.

Kami mendesak agar DPRD Asahan segera menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.

"Kami meminta kepada DPRD Kabupaten Asahan agar mengirimkan (berkas tuntutan) kepada Presiden RI untuk tidak menandatangani rancangan Undang-undang tersebut, yang kita ketahui banyak pasal-pasal, khususnya di Cipta Kerja iyu banyak yang kontra terhadap rakyat banyak," tegas Muhammad Kurniawan.

Sedangkan perwakilan Aliansi Mahasiswa Buruh menilai UU Cipta Kerja merugikan buruh dan pekerja, salah satunya masalah pesangon.

Disebutkan aliansi tersebut, UU Cipta Kerja mulai dari proses perancangan hingga pengesahannya, secara prosedur dan substansi dinilai cacat yang pada akhirnya menghasilkan banyak pasal yang tidak berpihak kepada kaum petani, buruh, nelayan, pelajar, pemuda dan lingkungan hidup.

"Banyak pasal yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Jadi kami menilai Undang-undnag Cipta Kerja bukan cara terbaik meningkatkan investasi tetapi sebagai jalan terbaik untuk memiskinkan kehidupan rakyat," ucap orator.

"Kami mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu Pembatalan Undang-undang Cipta Kerja. Bila tuntutan kami ini juga tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Asahan ke pemerintah pusat, maka kami siap kembali datang dengan jumlah massa yang lebih besar sampai anggota dewan benar-benar menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah di atasnya," ungkap massa.

Usai menyerahkan dokumen tuntutan mereka ke perwakilan anggota DPRD  Asahan,Handi Hafran Sitorus,akhirnya massa secara serentak membubarkan diri. (Hen)

Share:
Komentar

Berita Terkini