Nunggak Sampai Rp 7 juta, Listrik Dinas Perpustakaan dan Arsip Asahan Diputus PLN

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com
- Diduga dampak refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19, Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan tidak mampu membayar tagihan PLN, sehingga diberi sangsi pemutusan aliran listrik sementara oleh PT PLN Kisaran.

Hal itu dikatakan oleh Manager PT PLN ULP Kisaran, Rosi Hasibuan saat dikonfirmasi wartawan melalui selulernya, Jumat (30/10) sekira pukul 15:30 Wib. Dikatakannya,saat akan melakukan pemutusan sementara di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pihaknya sudah menyurati dan mendatangi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada 21 Oktober 2020 lalu, tagihan listrik untuk Oktober dengan nilai Rp 7.172.065, dan telah memberikan tenggang waktu untuk pelunasan. 

"Saya sudah jumpa langsung dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, katanya akan dilunasi dalam waktu dekat. Namun, hingga kini belum ada dilunasi. Terpaksa kami berikan sanksi pemutusan sementara," jelas Rosi.

Saat ditanya apakah ada lagi kantor dinas lain di Asahan yang dilakukan pemutusan, Rosi mengatakan, hanya Dinas Perpustakaan saja, dinas yang lain sudah tidak ada tunggakan.

"Tapi sampai ini belum ada pelunasan. Sehingga kita ambil tindakan tegas pemutusan sementara, dan menyegel meteran, hingga tagihan rekening dilunasi. Baru dipasang kembali,,"kata Rosi

Sementara,Kadis Kominfo Kab Asahan Rahmat Hidayat Siregar, saat dikonfirmasi wartawan, menyayangkan tindakan PLN, karena tidak memahami situasi saat ini. Karena anggaran di Pemkab Asahan terjadi refocusing untuk penanggulangan covid. 

Dinas Perpustakaan dan Arsip, kata Hidayat anggaran mereka ada dana harian diperuntukan untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan buku di perpustakaan,  sehingga yang difocusing adalah tagihan listrik. Untuk menutupinya dilakukan pengalihan di P-APBD 2020 yang sampai saat ini belum diputuskan. 

"Ini sudah kami sampaikan ke PLN, sebaiknya PLN bisa memahami itu, bukan langsung diberikan tindakan. Karena pada dasarnya Pemkab dan BUMN harus bisa bersinergi," jelas Hidayat. 

Hidayat juga menyayangkan, kenapa pemutusan dilakukan hari libur, di saat aktifitas perkantoran tutup, sehingga pihaknya sangat terkejut atas tindakan PLN. Sehingga Hidayat, sangat mengkhawatirkan bagaimana siswa nanti yang akan menggunakan fasilitas Perpustakaan dalam memenuhi daring.

"Pada intinya kita pasti bayar, namun karena kita dalam masa pandemi, dan adanya refocusing anggaran, harusnya saling pengertian dan memahami situasi untuk solusi bersama," sebut Hidayat.(Hen)

Share:
Komentar

Berita Terkini