KPU Diminta Ajak Masyarakat Lawan Hoax dan Kampanye Hitam

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo



DailySatu.com - Anggota DPRD Sumut  H Rizky Yunanda Sitepu STP meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama jajarannya di kabupaten/kota gencar menggelar sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat pada Pilkada serentak yang digelar di tengah pandemi Covid-19.  Salah satu substansinya adalah mengajak masyarakat melawan berita bohong (hoax) dan kampanye hitam (black campaign).

"Pandemi Covid-19 harus dijadikan momen yang tepat untuk bangkit dan ikut bersama melawan berbagai pelanggaran di pilkada, termasuk hoax dan kampanye hitam," katanya kepada Wartawan di ruang kerja, Senin (26/10/2020).

Dia merespon dinamika Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota di Sumut yang mulai memanas dengan munculnya gesekan dan intrik antara masing-masing pasangan calon (paslon).




"Apalagi nanti jelang hari pencoblosan 9 Desember, situasinya saya kira bertambah panas," ujarnya.  

Untuk itu, dia meminta para penyelenggaran pilkada harus cermat, dengan mengantisipasi dan mengambil langkah agar pesta demokrasi berjalan lancar, aman dan sehat.

Sebagai penyelenggara berkompeten, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta proaktif menggelar sosialisasi, edukasi dan pemahaman yang baik. 

Terutama bagaimana mengajak masyarakat, terutama generasi muda agar mereka punya kesadaran dan melawan hoax atau kampanye hitam (black campaign).

Ini perlu dilakukan karena, menurut Rizky, banyak masyarakat yang masih belum tahu membedakan berita itu masuk kategori hoax atau black campaign. Mereka perlu diberitahu bahwa hoax dan kampanye hitam lebih-lebih berunsur Suku, Ras dan Agama (SAR) jelas dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. 

"Dengan edukasi dan sosialisasi yang gencar, kita berharap masyarakat tergugah dan bangkit kesadarannya melawan pelanggaran yang terjadi," ucap politisi Partai Golkar ini. 

Selain KPU dan Bawaslu, Rizky juga minta aparat kepolisian untuk mengawasi dan meminimalisir berita hoax. 

Menanggapi tentang pencegahan Covid-19 ditengah Pilkada, Rizky meminta semua pihak harus siap menghadapi, karena pemerintah tetap bertekad menggelar pesta demokrasi ini.

Menurut Rizky, penerapan protokol kesehatan berupa jaga jarak, pakai masker dan hand sanitizer, harus dimulai dari warga dan penyelenggara pilkada. 

"Protokol ini juga harus disertai penerapan sanksi agar warga punya kesadaran untuk tidak melanggarnya," tuturnya. 

Penerapan protokol ini harus secara terus menerus dilakukan di 23 kabupaten/kota di Sumut, terutama daerah yang masuk zona merah Covid-19. (sus)
Share:
Komentar

Berita Terkini