Wagirin: Calon Kdh Harus Miliki Integritas Bagus

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


DailySatu.com - Calon pemimpin kedepan harus memiliki integritas yang baik dan bagus selama mengikuti ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun setelah terpilih nantinya. 


Setiap calon pemimpin, kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Wagirin Arman, harus menanamkan didalam hati memiliki integritas yang bagus bahwa uang bukan yang menjadikan diri sebagai seorang pemimpin. 


"Saya mau maju sebagai kepala daerah, saya harus punya integritas sehingga bukan uang yang menjadikan saya sebagai pemimpin. Karana hidup ini bukan hanya kita tapi ada yang menciptakan kita menjadi seorang pemimpin atau tidak. Itulah yang membuat saya yakin bahwa pemimpin yang bagus tidak mau berhubungan dengan cukong dan tidak akan bermain diluar aturan," ucap politisi senior partai Golkar ini kepada wartawan disela-sela rapat kerja DPRD Sumut di Labersa Hotel Balige Kabupaten Toba, Jumat (18/9/2020). 


Menurut Wagirin, itulah contoh pemimpin yang baik nantinya ketika 'bertarung' diajang Pilkada dan ketika nantinya terpilih. 


Namun, lanjut Wagirin, mencari sosok pemimpin yang seperti sangat susah saat ini, karena sudah terlalu lama sistim Pilkada langsung ini diterapkan di negeri ini. Sistim yang ada saat ini dinilai membuat orang kehilangan integritas yang baik. 


"Jadi tidak heran kalau banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berurusan dengan hukum terkait dugaan kasus korupsi dan rakyat sudah biasa melihat 'tontonan' ini, yang akibatbya merusak mental kultur budaya bangsa kita yang pancasilais," cetusnya. 


Menurut Wagirin, sebagus apapun sosok pemimpin yang akan maju di Pilkada langsung, kalau sistimnya masih seperti ini maka akan goyang dan harus diuji kembali integritasnya. 


"Karena nanti jika terpilih, bukan hanya kepala daerahnya yang rusak, tapi juga kinerjanya. Pemimpin itu tidak mau perduli bagus atau tidak kualitas proyek yang dikerjakan, yang penting bagaimana bisa mengamankan cukong yang telah memberinya modal saat pelaksanaan Pilkada," ketus Wagirin. 


Maka dari itu, masih kata Wagirin, sistim harus diubah dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD. Sehingga lebih muda dikontrol dan diawasi. 


"Kalau ada yang mengatakan Pilkada dibalikkan ke legislatif dan nantinya akan mengenalkan DPRD, maka rakyat harus mengawalnya, dan pihak kepolisian atau KPK bisa mengawasi dengan menempatkan inteligen di Gedung DPRD dan mengawasi setiap anggota dewan. Mau kemana akan transaksi kali setiap gerak anggota dewan diawasi. Jadi kembalikan sistim Pilkada ke DPRD," tandasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini