Tegakkan Regulasi Yang Atur Tentang Dana Kampanye dan Kekayaan Calon Kdh

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


DailySatu.com - Menyoal hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar diseluruh Indonesia dibiayai oleh cukong dinilai mengandung kebenaran, karena ada cost politik tinggi yang harus dikeluarkan. 


"Yang namanya Pilkada mana ada tidak mengeluarkan cost politik, apalagi kalau sudah biaya besar yang harus dikeluarkan. Dan pada umumnya donatur atau cukong ini pasti menjalin kesepakatan dengan calon kepala daerah (deal-deal politik,red) jika nantinya terpilih. Tak ada yang gratis bantuan itu," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Berkat Kurniawan Laoli, kepada wartawan di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (16/9/2020). 


Namun, menurut Berkat, hal ini bisa diawasi secara ketat dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran kekayaan yang sebenarnya dari setiap kepala daerah. 


"Regulasi yang ada saat ini sudah ada yakni setiap pejabat atau calon kepala daerah wajib melaporkan harta kekayaannya. Nah, alangkah baiknya jika regulasi ini benar-benar diterapkan dan diawasi serta ditelusuri apakah benar jumlah laporan kekayaan yang dilaporkan. Begitu juga dana kampanye setiap calon juga harus ditelusuri dan diawai darimana sumbernya. Apakah ada kesepakatan yang terjalin antara calon kepala daerah dan donatur," terangnya. 


Maka dari itu, lanjut Politis Partai NasDem ini, para calon kepala daerah juga harus ikut mencerdaskan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. 


"Jangan membodohi masyarakat dengan menawarkan iming-iming. Harus diputus mata rantai politik transaksional. Karena itu, calon kepala daerah yang tidak memiliki dana untuk Pilkada, jangan meminjam sama cukong, bertarung secara sehat saja dan masyarakat juga jangan ikuti terpancing dengan kepala daerah yang memberikan iming-iming. Pilihlah pemimpin yang memang benar-benar berjuang tanpa ada embel-embel transaksional," tandasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini