Soal Cukong di Pilkada, Mendagri & DPR Harus Kembalikan Sistim Demokrasi Pancasila Sesuai Sila Keempat

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


dailysatu.com - Menteri Dalam Negeri beserta unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disarankan agar duduk bersama mendiskusikan sekaligus mencari solusi terbaik untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah secara Demokrasi Pancasila murni dan konsekuen sesuai sila keempat. 


Karena, kata Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Wagirin Arman, akan mengurangi angka para kepala daerah  yang tersandung proses hukum akibat dugaan penyalahgunaan jabatan yang menjurus pada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dikarenakan pada saat pemilih banyak mengeluarkan cost politik. 


"Proses Pilkada langsung membutuhkan banyak dana yang harus disiapkan dan yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah. Mendekati partai politik utnuk mendapatkan 'perahu politik, dan lainnya. Bukan tidak mungkin para 'Cukong' kalau istilah Pak Mahfud MD banyak yang membantu dari segi finansial. Namun perlu diingat bantuan ini juga tidak gratis, ada deal-deal politik yang disepakati antara 'Cukong' dan calon kepala daerah," kata Wagirin kepada wartawan diruang kerjanya Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (14/9/2020) ketika menanggapi pemberitaan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai 'Cukong' dan setelah terpilih, para calon kepala daerah akan memberi timbal-balik berupa kebijakan yang menguntungkan kepada para 'Cukong' tersebut. 


Wagiri menjelaskan, persoalan 'Cukong' atau pemodal di Pilkada pernah diutarakannya dihadapan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saur Situmorang dan petinggi Partai Golkar pada acara pencegahan korupsi kepala daerah di Jakarta tahun 2019 lalu. 


Pada saat itu dihadapan Saut Situmorang dan petinggi Golkar, lanjut Wagirin, dirinya mengatakan bahwa jika para calon kepala daerah maju di Pilkada dengan adanya bantuan dari pemodal, sudah tentu bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma atau gratis melainkan ada kesepakatan-kesepakatan politik, baik tertulis ataupun tidak yang seolah-olah berjasa telah memenangkan calon kepala daerah yang harus ditindaklanjuti kepala daerah. 


"Disinilah pintu masuk praktik-praktik KKN yang banyak menjerat kepala daerah tejaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau masuk penjara. Sementara gaji kepala daerah tidak besar, cost politik yang dikeluarkan saat pilkada sangat tinggi, bagaimana ini menggantinya kepada para 'Cukong'," tandas politisi senior Partai Golkar ini. 


Selain banyak 'Cukong' yang memberikan bantuan dengan kesepakatan politik, masih kata Wagirin, Pilkada secara langsung ini juga memunculkan jiwa pragmatis ditengah-tengah masyarakat dengan tidak mengetahui sosok calon pemimpin namun karena datang memberikan sesuatu maka itulah yang baik menurut penilaian masyarakat dan ini sudah terjadi. 


"Maka dari itu, kita minta kembalikan sistim demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen menurut sila 4 Pancasila agar tidak terjadi muncul kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan kepala daerah," pungkasnya. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini