Setelah Hafez, Kini Marajaksa Tak Ada Posisi di AKD

Dibaca:
Editor: Bang Romi author photo


dailysatu.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali mengosongkan atau tak memasukkan anggotanya di alat kelengkapan dewan. Kali ini yang terkena Marajaksa Harahap. Di mana sebelumnya beliau adalah anggota Komisi E DPRD Sumut. 


Hal ini terungkap saat Paripurna Perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Sumut Masa Tugas Tahun 2019-2021 dari Fraksi PKS di Ruang Rapat Paripurna, Senin (14/9/2020).


Awalnya, Plt Sekwan DPRD Sumut Afifi Lubis membacakan surat perubahan AKD. Dalam surat tersebut, selain nama Hafez, nama Mara Jaksa Harahap tak ada dalam AKD.


Marajaksa Harahap pun melakukan interupsi yang diajukannya kepada Pimpinan Rapat, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.


Diungkapkannya, bahwa dalam Tata Tertib DPRD Sumut di pasal 54 ayat 1 itu disebutkan setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi.


"Kemudian di ayat ke-9, perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 tahun berdasarkan usulan fraksi,” ujarnya. 


Tidak hanya itu, lanjut Marajaksa, dalam PP 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD dibagian 4 pasal 47 itu juga sama, disebutkan setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD menjadi anggota salahsatu komisi. 


“Tetapi saya tidak masuk dalam komisi, mohon pimpinan mempertimbangkan usulan perubahan AKD tersebut,” ketusnya. 


Meski Marajaksa keberatan, Ketua DPRD Sumut Baskami tetap menerima melanjutkan rapat paripurna perubahan AKD tersebut, namun dalam waktu dekat akan memanggil Fraksi PKS untuk membahas persoalan tersebut.


Kepada wartawan, Marajaksa Harahap mengaku namanya dihilangkan dalam AKD.


“Pertama, pergantian itu bukan antar komisi tetapi memang nama saya dihilangkan dari komisi, kemudian kenapa perubahan AKD itu tidak dilakukan awal anggaran,” katanya kepada wartawan.


Dia juga mengaku, tidak tahu sebelumnya namanya bakal dihilangkan oleh Fraksi PKS DPRD Sumut. 


“Saya baru tahu setelah perubahan AKD itu dibacakan,” imbuhnya sembari mengatakan, akan menunggu pimpinan DPRD Sumut yang akan memanggil Fraksi PKS DPRD Sumut untuk menyelesaikan persoalan tersebut.


“Kalau diselesaikan pimpinan untuk apa kita komplain, kita mengikuti aturan aja,” tambahnya.


Sebelumnya Muhammad Hafez, dari Fraksi PKS DPRD Sumut juga tidak dimasukkan ke dalam alat kelengkapan dewan (AKD), yakni Marajaksa Harahap. (sus)

Share:
Komentar

Berita Terkini