Diduga Gunakan Material Ilegal, Proyek Peningkatan Jalan Siabaksa-Bakkara Disorot

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Proyek peningkatan ruas jalan kapasitas provinsi Siabaksa-Bakkara batas Taput (Tapanuli Utara) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) disorot. Pasalnya, proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi, salah satunya pada pengerjaan saluran dranaise.

Pun Begitu dengan bahan material batu yang dipergunakan menjadi sorotan warga. Pasalnya, bahan material batu yang dipergunakan untuk saluran dranaise proyek bernilai milyaran ini berasal dari hasil tambang dengan menggunakan alat berat dari lokasi proyek yang diduga tambang ilegal yang tidak memiliki izin galian.

Selain itu, proyek dengan nilai kontrak enam milyar lebih ini terkesan tidak transparan, dimana papan informasi pada proyek ini malah terkesan disembunyikan di samping lokasi proyek diduga untuk mengelabui para awak media, LSM dan masyarakat.

Ditemui di lokasi proyek baru-baru ini, J Panjaitan yang mengaku sebagai konsultan supervisi dari CV Ninta untuk kegiatan proyek tersebut tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan wartawan terkait  pelaksanaan proyek dan pengawasan dilapangan, khususnya bahan material yang digunakan oleh kontraktor sebagai penyedia jasa. Meskipun sejumlah wartawan terlihat beberapa kali menyampaikan pertanyaan, namun pihak konsultan ini tetap saja tidak memberi keterangan kepada wartawan.

Terpisah, Anggota DPRD Humbahas Poltak Purba turut menyoroti proyek ini, menurut  politisi PSI ini, pihak kontraktor dinilai mengutamakan keuntungan pribadi daripada kualitas proyek.

"Lihat saja proyek itu, saya lihat malah mengutamakan penambangan batu dari pada perbaikan jalan, ini proyek sudah wajar disoroti, kok bisa material batu yang di pergunakan untuk proyek ini hampir seluruhnya hasil tambang dari lokasi proyek?, ini layak dipertanyakan, apakah itu bisa atau tidak?," ucap Poltak.

Poltak juga mengatakan, bahwa dirinya sudah pernah menegur terkait penumpukan batu yang tidak beraturan sehingga sangat mengancam keselamatan para pengguna jalan yang melintas, dimana tanda hati-hati masih minim di lokasi proyek.

Poltak juga pertanyakan Spesifikasi proyek tersebut, dimana material batu pada proyek untuk saluran drainase tersebut hampir keseluruhan berasal dari hasil galian yang ada di lokasi proyek.

"Spesifikasi proyek tersebut sangat patut dipertanyakan, apakah batu tersebut sudah layak digunakan sesuai spesifikasi proyek, dan apakah galian tersebut sudah memiliki izin?, tanya Poltak.

Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Pakar Sudirno Lumban Gaol yang didampingi Sekretaris LSM KERISTA Simamora. Mereka mengatakan, proyek yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah ini patut di pertanyakan, mulai dari tahapan pekerjaan saluran dranaise dan bahan material yang dipergunakan.

"Kita lihat saja, batu untuk dranaise yang digunakan hampir seluruhnya hasil tambang dari lokasi proyek, apa ini dibenarkan? apakah itu sesuai dengan spesifikasi?. namun intinya, kita akan pantau terus proyek tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dari pihak penyedia jasa atau kontraktor yang mengerjakan," pungkasnya.

Amatan media di lokasi proyek, Rabu (23/9/2020) tampak terlihat sejumlah pekerja proyek tengah beraktifitas  pada pemasangan batu, dan terlihat para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri untuk keselamatan kerja seperti helm atau alat pelindung lainnya, mengingat lokasi proyek tersebut rawan longsor, apalagi pihak kontraktor terlihat tengah  melakukan aktifitas penambangan batu di sekitar lokasi proyek.

Tampak dalam papan informasi proyek tertulis, Pemerintah Dinas Provinsi Sumatera Utara UPT Jalan dan Jembatan Doloksanggul, Dinas Bina Marga Dan Bina Kontruksi, dengan nama pekerjaan peningkatan jalan kapasitas provinsi ruas jalan Siabaksa -Bakkara batas Taput (Tapanuli utara) dari Dinas Provinsi Sumatera Utara dengan penyedia jasa CV Alster  dan konsultan supervisi CV Ninta nilai kontrak Rp.6.795.000.000 dengan sumber dana dari APBD Provinsi Sumatera Utara  tahun anggaran 2020 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.(ds/carlos)

Share:
Komentar

Berita Terkini