Begini Isi Nota Keuangan Pemko Gunungsitoli Atas Ranperda P-APBD

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo


dailysatu.com -
Pjs. Walikota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Ir. Abdul Haris Lubis M.Si, membacakan penghantar Nota Keuangan atas Ranperda P-APBD Kota Gunungsitoli TA 2020.

Penghantar nota keuangan itu dibacakan Abdul dihadapan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Gunungsitoli dalam rapat paripurna, Senin (28/9/2020).

Abdul menerangkan, bahwa penyusunan P-APBD Kota Gunungsitoli 2020 berdasarkan asumsi yang mempengaruhi struktur APBD induk, terutama karena terjadinya perubahan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Sehingga, diperlukan penyesuaian terhadap belanja daerah dan output pada masing-masing kegiatan yang direncanakan.

Menurut Abdul, kondisi tersebut akibat pandemi Covid-19 yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Yang mana memberikan pengaruh signifikan terhadap  penerimaan keuangan negara.

Dimana, secara korelatif juga mempengaruhi transver keuangan ke daerah. Sehingga berimplikasi terhadap likuiditas keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum.

Menyikapi kondisi itu, lanjut Abdul, Pemerintah Kota Gunungsitoli mengambil kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan terkait percepatan penanganan dampak Covid-19, pemulihan ekonomi, serta komitmen pelayanan umum kepada masyarakat secara konsisten.

Adapun kebijakan tersebut, antara lain:

1. Melakukan koreksi terhadap pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain yang merupakan pendapatan asli daerah.

2. Melakukan penyesuaian belanja daerah meliputi pergeseran, pengurangan, bahkan penghapusan sejumlah belanja yang dinilai kurang mendesak denga mempertimbangkan kelangsungan operasional perangkat daerah hingga akhir TA 2020.

3. Mengalokasikan anggaran yang cukup pada pos belanja tidak terduga untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kota Gunungsitoli.

4. Melakukan penundaan pembayaran pada sejumlah kegiatan fisik yang dilaksanakan pada Tahun 2020 sebagai upaya menjaga ketersediaan lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat. Penundaan pembayaran selanjutnya diakui sebagai utang ataupun kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang dianggarkan pada Tahun 2021. (ds/Ris)

Share:
Komentar

Berita Terkini