Pemberi & Penerima Politik Uang, Kurungan Maksimal 72 Bulan

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
dailysatu.com - Pilkada 9 Desember tidak beberapa Bulan lagi, untuk itu dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada di Kota Solok Tahun 2020. Bawaslu Kota Solok gandeng Media Cetak dan Eletronik, yang bertugas di Kota Solok dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.

Acara tersebut di laksanakan di aula Kantor Bawaslu jalan Iman Bonjol Keluarahan Tanah Garam Kecamatan Lubuak Sikarah, Kota Solok Sumatara Barat, Jumat Sore ( 7/8/2020).

Triati S.Pd  selaku ketua Bawaslu menyampaikan,  jangan sampai di kota Solok dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah menjadikan klaster baru covid-19.

Kemudian Bawaslu menyadari bahwa tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan para wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik khususnya masyarakat Kota Solok untuk perkembangan Demokrasi yang lebih baik.

Selain itu, undang undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara jelas mengatur prihal dalam praktek money politik ( Politik Uang ). Sekarang bukan saja yang memberi yang menerima pun akan disanksi pidana.

Pada pasal 187 a ayat ( 1 ) tentang Undang- Undang Pilkada pemberi dan penerima money politik ( politik uang ) dapat disanksi pidana kurungan minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan ataupun di denda , paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Lebih lanjut Triarti mengatakan, jangan sampai masyarakat kita terpengaruh dengan politik uang ini karena iming-iming uang sesarnya Rp100.000 Rp200.000 justru diproses dengan Undang- Undang  Pemilu.

Dengan Hal ini, Ketua Bawaslu Kota Solok menghimbau kepada masyarakat kita sama-sama mengetahui bahwasannya politik uang ini selalu terjadi Setiap Pemilu.

Untuk itu, sekiranya masyarakat yang menolak terhadap politik uang kemudian melaporkan kepada Bawaslu  kita langsung prosesnya, tetapi tetap harus kita usahakan semaksimal mungkin melakukan pencegahan jangan sampai terjadi pelanggaran pemilu  di Kota Solok.(Yon )
Share:
Komentar

Berita Terkini