Bupati Terima Sertifikat Aset Milik Pemkab Madina Dari BPN

Dibaca:
Editor: dailysatu author photo
dailysatu.com - Untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan dan Aset Negera, Bupati Kabupaten Mandailing Natal Drs H Dahlan Hasan Nasution melalui BPKPAD Kabupaten Mandailing Natal melakukan Pendataan dan menyertifikatkan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (27/08/2020).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Komplek Perkantoran Paya Loting, Penyerahan sertifikat Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dari BPN Mandailing Natal Kepada Bupati Mandailing Natal Drs H Dahlan Hasan Nasution, dimana dalam hal pendataan dan pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal meraih Peringkat ke 2 Se Provinsi Sumatera Utara dalam melengkapi dan mengamankan Aset Tanah Milik Daerah, pengamanan yang dilakakukan berupa pelengkapan Sertifikat Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
Masih dalam rangka pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi, penyerahan sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 75 Bidang disaksikan oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri, Wakil Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Kapolda Sumatera Utara, Kejatisu yang di laksanakan secara Virtual di Auala Sekertariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal didampingi Kejari Madina, Sekertaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Kepala BPKPAD menerima sertifikat Tanah milik Pemdakab Madina.

Pada kesempatan ini, Bupati Kabupaten Mandailing Natal juga menandatangani Tax On Line Sistem ( Sistem Pembayaran Pajak On Line) dengan Pihak Bank Sumut, yang bertujuan untuk mengoptimalkan perolehan Pajak Daerah dan permudahan proses pembayaran pajak melalui On Line.
Selain itu, Bupati Mandailing Natal Drs H Dahlan Hasan Nasution melaksanakan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) Bupati Kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terkait penanganan Aset bermasalah dan Piutang Pajak Daerah dengan tujuan pengikut sertaan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam menangani Aset bermasalah dan tunggakan Piutang Pajak Daerah, sesuai dengan arahan KPK RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se Indonesia dan MOU antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tentang Penanganan Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Dalam Kesempatan ini, Bupati Kabupaten Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution meminta Kepada BPKPAD Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih giat dalam melakukan pendataan dan pengamanan Aset Daerah Mandailing Natal Khususnya Tanah yang telah menjadi Aset Daerah Mandailing Natal,  Hal ini akan menghindarkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal sendiri.(Rudi Faisal)
Share:
Komentar

Berita Terkini