Terdakwa Pengadaan Pakaian Dinas di Sekwan Humbahas Kembalikan Kerugian Negara

Dibaca:
Editor: Heri dailysatu author photo
Teks foto : Ilustrasi
dailysatu.com - Kerugian Negara dalam perkara Tipikor (tindak pidana korupsi) pada pengadaan dinas di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2014 dan 2015 dikembalikan di Kantor Kejaksaaan Negeri (Kejari) Humbahas.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Humbahas Iwan Ginting melalui Kepala Seksi Intelejen Hendra Sinaga kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) di Dolok Sanggul.

Kepada wartawan, Hendra mengatakan, pihak keluarga masing-masing terdakwa  inisial (RP) dan (PS) mendatangi Kantor Kejari Humbahas dengan maksud mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh kedua terdakwa pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan pakaian dinas pada Sekretariat DPRD Humbahas tahun anggaran 2014 dan 2015, dan serah terima pengembalian kerugian negara sudah dilaksanakan di Kejari Humbahas.

Hendra menambahkan,  adapun jumlah kerugian uang negara yang akan dikembalikan terdakwa inisial (RP) selaku rekanan penyedia barang/jasa pada pengadaan pakaian dinas DPRD Humbahas tahun anggaran 2014 sebesar Rp.75.000.000 dari total kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara yakni, sebesar Rp 202.551.500.

Sementara itu, pihak keluarga terdakwa inisial (PS) selaku rekanan penyedia jasa/barang pada pengadaan pakaian dinas Sekretariat DPRD tahun anggaran 2015 akan menyerahkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 120.000.000  dari total kerugian negara berdasarkan hasil audit tim auditor BPKP provinsi Sumatera Utara senilai Rp 306.704.820 .

Dijelaskanya, berdasarkan surat perintah penyidikan Kejari Humbahas per tanggal 9 desember 2019, Jaksa Penyidik Kejari Humbahas melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada pengadaan pakaian dinas di sekretariat DPRD Humbahas tahun anggaran 2014 dan 2015 menetapkan 3 orang  tersangka, yakni dua orang rekanan inisial (RP) dan (PS) dan inisial (JP) selaku  PPK (Pejabata Pembuat Komitmen).

Sesuai hasil proses jaksa penyidik ditemukan fakta berdasarkan alat bukti bahwasannya spesifikasi barang yang diadakan rekanan tahun anggaran 2014 dan 2015 tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dari hasil perhitungan tim auditor BPKP Provinsi Sumut.

Adapun nilai kontrak dari  kedua kegiatan pengadaan dinas pada sekretariat DPRD Humbahas tahun anggaran 2014 dan 2015 itu sebesar Rp 323.445.000  dan Rp 500.823.083 .

"Keluarga terdakwa inisial (RP) dan (PS) sudah mendatangi Kantor Kejari Humbahas, tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan baju dinas di Sekretariat DPRD yang dilakukan kedua terdakwa dan  Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Humbahas yang akan menerimanya," Ucap Hendra.

Atas perbuatan terdakwa, Hendra mengatakan, bahwa dalam berkas terpisah (displit) dengan rencana tuntutan pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Pidana.

Diakui Hendra, perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan telah masuk pada agenda pembacaan tuntutan yang akan dilaksanakan hari Kamis 16 Juli 2020, dan pihaknya akan tetap mengawal proses persidangan perkara sampai dengan putusan dari pengadilan.

"Perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, dan sudah masuk agenda pembacaan tuntutan, tentunya proses persidangan perkara  ini sampai dengan putusan dari pengadilan akan tetap di kawal," ungkapnya.(ds/carlos)
Share:
Komentar

Berita Terkini