Ranperda APBD Humbahas 2019 Tak Disahkan, Wabup: Itu Hak Mereka

Dibaca:
Editor: Romi Syah author photo
Teks foto: Wakil Bupati Humbahas, Saut Parlindungan Simamora saat diwawancarai wartawan.

dailysatu.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran (TA) 2019 tidak disahkan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), pada sidang paripurna DPRD, Kamis (2/7/2020).


Hal itu dikarenakan rapat paripurna yang telah ditunda selama 3 hari itu kembali tidak memenuhi kuorum dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan Ranperda.


Dari amatan wartawan, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol dan Wakil Ketua, Labuan Sihombing, dihadiri Wakil Bupati, Saut Parlindungan Simamora, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Humbahas, Iwan Ginting, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung, Jefri Mayeldo Harahap dan Wakapolres Humbahas.


Sebelumnya, Sekretaris Dewan, Parlindungan Simamora membacakan kehadiran anggota dewan dalam rapat sidang paripurna, dirinya menyebutkan, dari 25 anggota dewan hanya 13 orang yang hadir (termasuk 3 orang pimpinan DPRD) dan 12 orang yang tidak hadir yakni, 2 sakit dan 10 tanpa keterangan.


Usai dibacakan, Ramses mengatakan, bahwa sesuai tata tertib (tatib) DPRD, kehadiran anggota dewan belum memenuhi kuorum, sehingga rapat paripurna tidak dapat memenuhi keputusan.


"Maka dari itu, Ranperda kembali diserahkan ke Gubernur," ucap Ramses sembari mengetuk palu 3 kali menandakan rapat selesai.


Pada kesempatan itu, Ramses meminta maaf kepada seluruh masyarakat Humbahas. "Kami mengatasnamakan lembaga meminta maaf kepada masyarakat dan semua elemen dalam situasi ini," ungkap Ramses.


Usai rapat, Wakil Bupati Humbahas, Saut Parlindungan Simamora mengatakan kepada wartawan, bahwa dengan tidak disahkanya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan Perubahaan APBD 2020 nantinya akan dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.


Menurutnya, Pertanggungjawaban APBD 2019 ditetapkan dengan Perkada setelah disahkan oleh Gubernur karena tidak tercapainya kesepakatan bersama antara Pemkab dan DPRD Humbahas.


"Kita ambil kebijaksanaan ini menjadi Perkada nantinya. Dan itu setelah mendapat persetujuan dari Gubernur cq Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)," ucapnya.


Ditanya apakah Pemkab dan DPRD Humbahas kurang harmonis, dimana sudah 4 kali kejadian P-APBD tidak disahkan, Ketua Partai Gerindra itu enggan menjelaskan.


"Masalah komunikasi tidak, karena adanya upaya-upaya pemerintah, apalagi saya sebagai Ketua Partai sudah berupaya berkomunikasi dengan anggota dewan saya. Namun karena begini kejadiannya, itu hak mereka," katanya.(ds/carlos)




Share:
Komentar

Berita Terkini